DPRD

USAI Idul Fitri di mana umat muslim saling bermaaf-maafan, rakyat di seluruh Kalimantan Timur dihadapkan pada sebuah harapan baru. Karena bertepatan dengan suasana baru di legislative se-Kaltim – dengan 14 DPRD kabupaten dan kota serta DPRD Kaltim – yang baru saja memilih pimpinan definitive, setidaknya muncul cahaya untuk perbaikan kehidupan di daerah ini.
Apa yang patut diperbaiki lagi setelah umat muslim yang menjadi mayoritas meraih fitrah alias kesuciannya kembali?
Seorang pemuka agama malah sering melontarkan kegetirannya karena di negeri yang mayoritas Islam, justru menjadi negeri paling korup. Nyaris tidak ada proyek pemerintah yang benar-benar bersih, meskipun sudah ketatnya aturan. Bahkan di sana-sini masih muncul suap, gratifikasi dan lebih celaka lagi menjadi anggota DPRD karena motivasi untuk menggolkan proyek dan kemudian “mengatur” dengan kelompok-kelompoknya.
Jangan bertanya mengapa diera aturan tentang tender / lelang sudah ketat, masih ada sistim ‘mengatur’ itu. Sebab ini adalah rahasia umum di mana semua pihak yang terlibat tender memang menguasainya. Mulai calon kontraktor sampai dengan pejabat pemerintah yang ditugaskan sebagai pemegang kuasa anggaran.
Membersihkan negeri ini dari korupsi memang bukan pekerjaan mudah. Sejak lima tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlihat adalah itikad pemberantasan yang kuat, tapi juga sama kuatnya perlawanan dari para pihak yang diduga adalah para koruptor. Indeks persepsi korupsi (IPK) juga tak banyak bergerak perbaikannya, karena sudah begitu akutnya ’penyakit’ itu.
Tapi bangsa ini tidak boleh menyerah. Energi pemberantasan korupsi masih harus dinyalakan, hingga akhirnya kita yakin semua sistim dijalankan dengan normal. Dengan anggaran pemerintah yang dijalankan tanpa unsur korupsi, orang-orang miskin lebih banyak punya kesempatan mendapat perlindungan pemerintah. Mereka tak ada lagi menjadi pengemis di simpang jalan yang merusak citra negeri ini, atau tidur di kolong jembatan yang mengesankan negara membiarkan rakyatnya menderita.
Tiba saatnya DPRD membuktikan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki negeri ini. Dimulai dari memelototi lagi anggaran yang bakal disahkan. Apakah sudah benar penetapan alokasi anggaran yang dianggap menjadi prioritas pembangunan? Mengapa tidak ada fokus pada pemanfaatan energi untuk listrik? Padahal listrik adalah masalah utama yang dihadapi rakyat Kaltim.
Ayo bergerak! Jangan biarkan rakyat kembali melecehkan para wakilnya di parlemen dengan kalimat hanya 4D (datang, duduk, dengar dan duit). Jangan beri kesempatan rakyat memaki dan marah karena para wakilnya ternyata hanyalah para politisi yang memble. **