Catatan Charles Siahaan: Juli 2008

Senin, 07 Juli 2008

Kemegahan Kaltim

Oleh: Charles Siahaan

MEGAH, mewah. Itu opini yang terbangun setelah menyaksikan upacara pembukaan PON XVII di Stadion Utama Palaran Samarinda, Sabtu (6/7) lalu. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama istri dan sejumlah Menteri ikut menjadi saksi mata kemegahan itu.

Di situasi harga minyak mentah telah melonjak mendekati angka US$ 150 per barel yang berarti semakin besar subsidi pemerintah, tapi ‘hari gene’ masih ada perhelatan super mewah di bumi Kalimantan Timur.Tercatat, setidaknya Rp4,5 triliun uang yang bersumber dari APBD Kaltim digelontorkan sejak persiapan mendirikan venues-venues sampai penyelenggaraan PON.

Sebuah kemegahan memang mahal harganya. Bahkan ada yang berpendapat untuk pesta PON, Kaltim wajib membuktikan sebagai yang terbaik; ’’biar tekor yang penting kesohor”. Tidak apa-apa dana APBD dihabiskan untuk itu, toh 50 tahun ke depan belum tentu daerah ini menyelenggarakan kembali even tersebut.

”Biar tekor asal kesohor” boleh jadi adalah sikap mental peninggalan era Orde Baru. Lantaran sistim sentralistik pemerintahan yang berakibat tidak meratanya pembangunan sarana dan prasarana di provinsi dan kabupaten / kota.

Dana-dana pembangunan dikonsentrasikan lebih dari 60 persen APBN untuk pembangunan fisik di Pulau Jawa. Itu sebabnya, tidak heran kalau daerah-daerah di sana menjadi daerah ’saudara tua’ yang lebih dulu berkembang, dengan hasil produksi juga mudah terdistribusi. Bandingkan dengan Kalimantan yang antar propinsi saja belum bisa tersambung semua, apalagi antar kabupaten dan kecamatan.

Orang-orang daerah benar-benar dahaga. Mereka ingin keluar dari lingkar kemiskinan dan menikmati kesetaraan dengan ’saudara tuanya’. Kemegahan dan kemewahan peradaban yang sudah dinikmati orang-orang kota, ingin pula dirasakan oleh warga di kabupaten/kota lainnya. Muncul hasrat, pemberontakan diri bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta.

Jawaban itu ada di otonomi daerah. Kebijakan yang berpindah dari dominasi pemerintah pusat ke daerah. Euphoria itu yang pada akhirnya membuat keberanian rakyat di Palembang dan Kaltim mengangkat tangan sebagai tuan rumah PON. Keberanian yang tidak pernah terpikirkan di era Orde Baru.

Cukupkah dengan euphoria itu? Tentu tidak. Daerah-daerah kaya penghasil minyak patut bersatu padu untuk terus memantapkan hati, bahwa hasil bumi Kaltim memang sebesar-besarnya untuk rakyat Kaltim. Bukan untuk pembangunan Pulau Jawa lagi. *

PON

Oleh: Charles Siahaan

Setiba di Stasion Kereta Api Gambir Jakarta dari perjalanan malam Yogyakarta, saya merasa dipermalukan oleh seorang lelaki paruh baya. Ketika itu ia sedang melakukan reservasi hotel di sebuah konter.

”Dari Jakarta saya mau ke Kaltim. Ada hotel yang bagus nggak di sana,” kata lelaki itu kepada petugas di konter reservasi hotel.

Mendengar kalimat tersebut, spontan muncul emosi. Tapi saya cepat menutupi dengan menyapa ramah; ”oh, bapak mau ke Kaltim ya. Ke Balikpapan atau Samarinda Pak. Banyak kok hotel yang bagus di sana,” ucap saya sambil menyebut nama sejumlah hotel berbintang di kedua kota tersebut, sambil pula mengenalkan diri sebagai orang Kaltim.

Tiba-tiba lelaki itu nyerocos tentang persiapan Kaltim menjadi tuan rumah PON XVII yang menurut sisi pandangnya belum siap. Rupanya lelaki ini adalah salah seorang official dari kontingen Jawa Barat yang bakal mengecek semua keperluan akomodasi dan transportasi rombongan Jabar di Kaltim. ”Kaltim nggak siap. Itu stadionnya aja masih gersang,” ujarnya, seraya mengatakan walau belum pernah melihat langsung, tapi sudah mendengar kabar ketidaksiapan tersebut.

Entah kenapa tiba-tiba ada panggilan hati bahwa Kaltim tidak patut ’dipermalukan’ begitu. Walaupun dalam keseharian sebagai seorang jurnalis yang biasa melakukan kritik tentang belum siapnya Kaltim menyelenggarakan PON, tapi ketika orang dari Jawa Barat yang mengatakan ketidaksiapan tersebut, terasa membuat hati tidak menerimanya. Ada dorongan kuat untuk membela Kaltim.

Ini adalah bius olahraga. Bius yang mampu membangkitkan semangat setiap orang Kaltim untuk membela daerahnya. Semangat untuk menyatukan semua potensi kedaerahan yang sempat terpecah-pecah oleh kondidi politik dan sosial.

Ketika warga Kaltim berbicara politik lokal, kita boleh berwarna-warni, tapi bicara olahraga dalam PON, kita hanya punya satu kalimat kunci; ’Kaltim Harus Menang”.

Inilah saatnya melupakan sejenak perbedaan-perbedaan yang cenderung membuat orang Kaltim seperti konyol dan bodoh. Bayangkan, gara-gara perbedaan politik yang terlalu lama telah menciptakan dendam kesumat para politikusnya. Suwarna AF dan Syaukani HR masuk penjara gara-gara berseberangan politik yang berbuntut saling mengadukan kasus korupsi. Syaiful Teteng yang satu-satunya orang daerah dengan pangkat eselon I dan paling berhak menjadi Plt Gubernur, dijegal oleh DPRD Kaltim dan memilih pejabat yang didrop dari pusat.

Rakyat Kaltim membutuhkan penyegaran dan kesempatan itu datang dalam wujud even PON. Mari kita satukan kembali semangat persatuan, kobarkan semangat kejayaan Kaltim. Ayo bangkit!

PON

Oleh: Charles Siahaan

Setiba di Stasion Kereta Api Gambir Jakarta dari perjalanan malam Yogyakarta, saya merasa dipermalukan oleh seorang lelaki paruh baya. Ketika itu ia sedang melakukan reservasi hotel di sebuah konter.

”Dari Jakarta saya mau ke Kaltim. Ada hotel yang bagus nggak di sana,” kata lelaki itu kepada petugas di konter reservasi hotel.

Ketika warga Kaltim berbicara politik lokal, kita boleh berwarna-warni, tapi bicara olahraga dalam PON, kita hanya punya satu kalimat kunci; ’Kaltim Harus Menang”.

Rakyat Kaltim membutuhkan penyegaran dan kesempatan itu datang dalam wujud even PON. Mari kita satukan kembali semangat persatuan, kobarkan semangat kejayaan Kaltim. Ayo bangkit!

Kodrat

Oleh: Charles Siahaan

Bali memang menawan. Hampir semua sudut, setiap jengkal tanah begitu berharga. Pantas saja para turis dari mancanegara tak pernah berhenti memuji. Mereka mempromosikan daerah itu di negerinya, sehingga Bali bisa lebih populer dari pada Jakarta, ibukota negara Indonesia.

Rakyat dan pemerintah Bali juga tak hanyut dengan tekanan arus globalisasi. Kuatnya permintaan ratusan ribu orang bule setiap tahun di sepanjang jalan pantai Kuta, Legian, Sanur dan Nusa Dua, tak membuat mereka ikut kebarat-baratan.

Suasana di daerah pantai Kuta boleh seperti kota internasional. Pria bertelanjang dada dan perempuan berambut pirang berbikini, tapi masyarakatnya tetap berpakaian adat. Setiap pagi – tiga kali sehari – masyarakat Hindu di sana tetap melaksanakan ritual agama, membuat sesaji dan syukuran di depan rumah mereka.

Kekuatan masyarakat juga didukung pemerintah. Setiap desa di Bali dilindungi oleh aturan adat. Dan, ternyata justru kekuatan adat istiadat Bali itulah yang menjadi salah satu daya tarik turis, selain keindahan pantai dan deburan ombaknya.

Akhirnya Bali menjadi provinsi yang mandiri. Kekuatan sumber daya lokal berhasil dieksploitasi, tanpa merubah apapun. Rumah-rumah penduduk yang berpagar tembok bisa menjadi daya tarik para turis. Perkampungan nelayan di Jimbaran yang dibiarkan apa adanya justru memancing orang-orang asing berdatangan. Masyarakat dan pemerintah sangat yakin dengan kodrat Bali yang diberikan sang maha pencipta. Kodrat sebagai Pulau Dewata.

Saya jadi membandingkan dengan Kalimantan Timur. Begitu besarnya anggaran yang telah diterima dari sektor Migas yang digarap para pengusaha asing, tapi begitu getolnya pula sebagian Bupati membangun sentra ekonomi baru dengan cara merubah alam. Hutan budidaya dirombak menjadi perkebunan. Hutan dijadikan lahan tambang batubara dan kemudian dibiarkan lobang galiannya menganga.

Begitu bernafsunya para pemimpin lokal membangun perkebunan kelapa sawit. Merubah kodrat hutan alam menjadi perkebunan dengan alasan ingin mendapatkan uang dari sektor itu. Padahal, rakyat banyak yang tahu gara-gara merombak hutan alam menjadi perkebunan sawit membuat Gubernur Kaltim Suwarna AF dipenjara karena tuduhan korupsi disektor itu.

Mengapa para pemimpin di Kaltim tidak percaya dengan kodrat daerahnya masing-masing? Mengapa mereka lebih percaya dengan tuntutan pasar bahwa minyak sawit lebih ekonomis dan menghasilkan banyak pendapatan daerah nantinya? Mengapa para pemimpin di Kaltim tak pernah berpikir bahwa kerusakan lingkungan yang bakal terjadi akan membuat manusia di seluruh bumi harus membayarnya?

Seperti Bali, saya yakin bahwa daerah punya kodratnya sendiri-sendiri. Kodrat itu yang pantas dieksploitasi tanpa merusak lingkungan yang ada. Keinginan membangun perkebunan sawit boleh saja terjadi, namun dengan memanfaatkan lahan-lahan yang telah rusak. Bukan dengan cara merubah hutan alam. *

Kodrat

Putra Daerah

Oleh: Charles Siahaan

Sebagian rakyat Kaltim masih dilanda kegelisahan. Bayangkan, penduduk yang sudah lebih 50 tahun tinggal dan mengabdi di bumi etam ini masih juga disebut pendatang. Itu lantaran kalau diusut dari sisi keturunan, bukan orang ‘pribumi’ asli Kaltim.

Kegelisahan itu yang sering menjadi penghambat setiap individu untuk mengaktualisasikan diri dalam politik. Selalu ada batasan; ’ini wilayahku, maka aku yang putra daerah yang boleh jadi penguasa”.

Pada perhelatan Pemilihan Gubernur Kaltim yang menyisakan dua kandidat Awang Faroek Ishak – Farid Wadjdy (AFI) dengan Achmad Amins – Hadi Mulyadi (AHAD), persoalan putra daerah dan bukan putra daerah mencuat tajam kembali. Walau kata-kata yang berbau sentimen etnis itu tidak menjadi bahan kampanye dan propaganda dari para kandidat, tetapi telah menjadi perbincangan yang sengit di masyarakat Kaltim. Pilih siapa; putra daerah atau bukan?

Tak bisa dipungkiri, AFI yang menempati unggulan teratas pada Pilgub putaran pertama adalah refresentasi putra daerah. Awang yang keturunan kerabat kesultanan di Kutai dan Farid yang walau asal-usulnya suku Banjar, tetapi orangtuanya telah menjadi tokoh di daerah ini.

Sementara pasangan Achmad Amins – Hadi Mulyadi yang pada Pilgub putaran pertama berada di urutan kedua merupakan perpaduan antara pendatang dan putra daerah. Amins dilahirkan di suatu daerah Sulawesi, namun telah menghabiskan waktu remaja dan sekolah sampai menjadi Wali kota Samarinda di daerah ini. Sedangkan Hadi Mulyadi adalah putra kelahiran Samarinda, yang nenek buyutnya masih ada keturunan suku Dayak.

Sejak otonomi daerah digulirkan, persoalan putra daerah dan bukan putra daerah ikut menggelinding membatasi pergerakan para pendatang yang telah tinggal di daerah ini berpuluh-puluh tahun.

Ditambah dengan tumbuhnya berbagai organisasi yang membangun sentimen etnis tertentu, membuat masyarakat kian terkotak-kotak. Seperti ciri-ciri kelompok etnis maupun agama lain – yang selalu menonjolkan bahwa dirinya paling benar – maka potensi konflik di Kalimantan Timur juga semakin besar.

Kelompok yang membangun kekuatan lokal ini nampaknya masih akan terus tumbuh. Belakangan mereka mulai memunculkan klaim bahwa keputusan adat merupakan hukum yang patut dipatuhi pula oleh kalangan pendatang. Ini mengingatkan kita; apa bedanya dengan kontroversi Front Pembela Islam (FPI) yang mengatasnamakan agama melakukan tindak kekerasan?

Apakah ini suatu kemajuan peradaban? Sungguh ini sesuatu yang sulit terjawab. Sebab, faktanya memang begitu banyak contoh di mana penduduk dari etnis-etnis lokal menjadi tersingkir di daerahnya sendiri dan adanya oknum pengusaha yang hanya mengeruk kekayaan di suatu daerah.

Kelompok nasionalis yang berpegang pada prinsip pluralisme, di mana berlaku tata krama saling menghormati perbedaan, maka mati-matian menolak tumbuhnya sentimen etnis lokal alias putra daerah ini. Sebab kita rakyat Indonesia yang telah dipersatukan dari ujung Sabang sampai Meruoke. Ayo bangkit!*

Kaltim, Restart Aja!

Oleh: Charles Siahaan

JUDUL di atas saya ambil dari sebuah catatan di sebuah millis internet. Sumber asalnya adalah BJ Habibie dan Onno W Purbo yang secara kebetulan di tempat berbeda sama-sama berbicara tentang membenahi negara ini, Indonesia. Habibie, mantan Presiden dan Onno (aktivis ITE) mengemukakan negara ini perlu di re-start.

Kata re-start tentu tidak asing bagi kalangan pengguna komputer. Kalau komputer kita sedang hang, cursor di layar tidak mau bergerak, maka langkah pintas adalah re-start. Pencet control, alt, del, selese. Beres.

Kalimantan Timur sedang menyelenggarakan pemilihan gubernur. Dari empat kandidat, ada dua kandidat yang lolos ke putaran kedua. Mereka adalah Achmad Amins dan Awang Faroek Ishak (AFI).

Datangnya pemimpin baru yang dijadwalkan bulan September 2008, tentu membuka peluang baru pula untuk membenahi daerah ini. Mumpung pemimpinnya orang baru yang segar, maka langkah membenahi daerah juga menjadi lebih bergairah. Ya, Kaltim patut di re-start aja.

Kondisi Kalimantan Timur setelah 63 tahun merdeka, tak bisa dipungkiri masih banyak ketertinggalan. Alasan itu pula yang membuat rakyat Kaltim diam saja ketika sumber daya alam dikeruk para pengusaha yang datang dari Jakarta dan mancanegara. Rakyat yang masih bodoh diam saja walau mendapat perlakuan tidak adil dari pengusaha-pengusaha itu.

Tidak semestinya rakyat Kaltim bergelut dengan kebodohan, mengingat besarnya sumber daya alam di daerah. Banyak yang sepakat itu semua gara-gara adanya salah urus dalam pemerintahan. Negara terlanjur membiarkan sumber saya alam dikuasai kelompok kapitalis. Bahkan pemerintah tak mampu menghentikannya.

Sistem yang terlanjur berjalan salah itu ibarat komputer yang hang. Tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya kecuali dengan cara merestart seperti yang digagas secara guyon oleh BJ Habibie dan Onno W Purbo. Kaltim juga membutuhkan re-start agar ada perubahan mendasar untuk mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat itu.

Harus kita akui, tak mudah memperbaiki Kaltim karena adanya keterkaitan aturan yang digagas pemerintah pusat. Misalnya dalam mengelola sumber daya alam, nyaris daerah hanya memiliki kapasitas izin lokasi, sedangkan perizinan strategis masih dipegang oleh pusat. Bagaimana kita bisa re-start kalau ’menu-menu’ yang tersaji masih dikuasai oleh pemerintah pusat?

Tapi, pemimpin Kaltim kelak tak boleh putus asa dengan kondisi yang demikian. Sebab itulah perjuangan hakiki yang harus dipikul bersama-sama dengan kekuatan rakyat. Kalau rakyat, pengusaha, profesional di seluruh Kaltim kompak, maka bukan tidak mungkin pemerintah pusat juga tergugah. Ayo bangkit!

Pemenang

Oleh: Charles Siahaan

BULAN Januari 1997 lalu, saya membuat prediksi kalau Achmad Amins dan Awang Faroek Ishak bakal bertarung sengit menuju kursi Gubernur Kaltim. Dan, pada 22 Mei 2008, prediksi itu terbukti. Keduanya sama kuat, menurut hasil sementara, tidak ada yang bisa menembus angka 30 persen + 1 seperti amanat UU No12 tahun 2008. Dengan demikian keduanya bakal tampil bersaing lagi di putaran kedua Pilgub ini.

Begitu sulitnya untuk mencari pemenang. Menyelenggarakan satu putaran Pilgub saja telah menelan biaya Rp 190,248 miliar. Berapa uang rakyat yang dihabiskan lagi untuk putaran kedua?

Para kandidat juga so pasti ngos-ngosan untuk memasuki tahap kedua. Sebab dipastikan tiap kandidat sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar sejak masa persiapan, lamaran ke partai-partai sampai tahapan Pilgub oleh KPUD.

Pertanyaannya; betapa mahal sebuah proses demokrasi. Di Kaltim yang berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa, lebih dari Rp200 Miliar digelontorkan untuk mendapatkan gubernur pilihan rakyat.

Kalau ditanya kepada pada ahli politik, maka jawabnya demokrasi memang mahal. Bahkan di banyak negara, pertaruhan demokrasi bukan hanya uang, tapi pertumpahan darah. Wah!

Untuk memilih seorang Ketua RT dan RW saja, memerlukan perjuangan politik. Mulai dari bersosialisasi dan mengumpulkan tanda tangan dukungan. Bahkan ada trend di perkotaan calon ketua RT / RW sudah menggunakan baliho dan spanduk agar didukung warganya.

Padahal, apa yang diperoleh mereka ketika memegang kekuasaan itu? Jawabannya memang ’semu’. Yang umum tentu karena ’tahta’. Sebab tahta mampu memberikan kehormatan yang besar bagi dirinya dan juga keluarga. Kehormatan adalah bagian penting dari setiap orang, dan ada yang merasa dia menjadi terhormat kalau sudah memegang jabatan tertinggi di pemerintahan atau perusahaan.

Ketika ditanya kepada pendapat umum apakah benar tujuan utama para calon pemimpin untuk mensejahterakan rakyat, seperti tertera dalam visi dan misi mereka? Saya jadi tercengang karena rata-rata publik tidak percaya dengan janji-janji politik itu. ”Itu gombal”.

Jadi, untuk apa mencari pemenang kalau pada akhirnya hanya mendapat kata ’gombal’? Ayo bangkit! *

Gubernur

Oleh: Charles Siahaan

Tak terasa, tanggal 26 Mei 2008, rakyat Kaltim akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Setelah lelah dengan berbagai kampanye dan strategi opini yang menguras tenaga, pikiran dan uang akhirnya tiba pada saat yang menentukan; apakah ’barang’ dagangan laku dan dibeli oleh publik?

Memang menarik untuk mencermati berbagai cara, gaya dan polah para calon gubernur itu. Ada yang ’mati-matian’ berjuang mendapatkan opini kalau dia tidak melakukan tindak korupsi, dan ada juga yang mencuri simpati dengan mengolah kepanikan masyarakat Kaltim yang sedang kekurangan listrik. Seakan-akan sang calon ini adalah mesin diesel yang siap menyalurkan listrik ke rumah-rumah.

Kandidat lainnya, ada pula yang pakai ilmu ’merista’ (kasihan). Menunggu bola muntah. Ketika banyak kandidat jor-joran dengan atribut spanduk dan kampanye terbuka mendatangkan massa dan artis ibukota, si calon ini dikesankan tidak punya cukup uang untuk foya-foya seperti itu. Pokoknya, dialah calon yang paling menjunjung tinggi kesederhanaan kalau tidak ingin disebut paling miskin.

Ada yang lebih fokus dengan program yang telah dilakukannnya.Prestasi kerja semasa menjadi pejabat publik dijualnya kembali kepada publik yang lebih besar. Tentu saja cara menjualnya memakai strategi ilmu pemasaran. Ya, seperti para pedagang lainnya juga. Ada tenaga sales walau dalam versi yang lain.

Persaingan menjadi gubernur ibarat perang dagang. Jual program yang mirip ’jual waluh’ terjadi di mana-mana. Semua hebat.

Persoalannya, rakyat wajib mendapatkan yang terbaik. Yang tak sekadar menjadi tumpuan harapan, tetapi memang mampu merealisasikan hidup menjadi lebih nyaman. Pijakannya adalah cerita klasik tentang kekayaan alam Kaltim yang berlimpah, tapi tak mampu membuat rakyat sejahtera.

Rakyat membutuhkan hal-hal yang paling mendasar. Air, listrik, rumah, makanan. Sudahkah pemerintah mampu berperan menyediakan semua kebutuhan itu? Sebab adalah sebuah ironi, di daerah yang luas ini ternyata sektor tanaman pangan kita kedodoran. Sayur-mayur, buah-buahan bahkan cabe dan bawang harus didatangkan dari provinsi lain. Karena didatangkan menggunakan kapal laut dan bahkan pesawat terbang, maka konsekwensinya harga menjadi lebih mahal.

Siapa yang memikirkan semua ini? Apakah gubernur-gubernur kita yang terdahulu memikirkannya? Dan, apakah gubernur Kaltim mendatang punya niatan membangun produksi rakyat itu? Ayo bangkit!

Golput

Oleh: Charles Siahaan

KADANG kita terkejut menyaksikan ada kelompok saling menyerang fisik seperti di Maluku dan Sulawesi Selatan usai pelaksanaan pemilihan gubernur. Massa yang melancarkan demo berdarah, membakar ban dan saling lempar batu.

Mengapa massa cenderung mudah beringas? Apakah mereka bersentuhan langsung kalau saja ’jagonya’ menang dalam Pilkada?

Mencari pokok masalah dari fenomena euphoria itu membuat kita merenung; ”oh sudah begini wajah Indonesiaku”. Kalau jagoku tidak menang, maka aku ’wajib’ marah. Apalagi kalau ada indikasi curang dalam pelaksanaan Pilgub.

Kalimantan Timur akan memilih pemimpin pada 26 Mei 2008. Rakyat mulai ditawari berbagai program oleh para kandidat. Rayuan dilancarkan dengan berbagai cara agar ikut dalam gerbongnya.

Rakyat Kaltim mulai terkotak-kotak. Kemarahan oknum, kelompok, mulai mudah memuncak manakala menyaksikan spanduk jagonya tenggelam diantara lautan spanduk jago lain. Apalagi kalau sampai spanduk jagonya tergeletak di tanah, walaupun sebenarnya bukan lantaran sengaja dijatuhkan oknum kandidat lain, tapi karena tertiup angin.

Euphoria reformasi, keinginan untuk perubahan bertalu-talu dan cenderung memekakkan telinga. Kandidat seperti punya kesempatan untuk membicarakan masalah-masalah pembangunan dalam versinya sendiri. Seolah-olah dia paling mampu membangun daerah ini.

Hebatnya, rakyat tidak punya pilihan alternatif lagi. Sudah ada empat kandidat yang mendapat nomor untuk ikut Pilgub dan mereka adalah yang terbaik versi partai-partai politik.

Tidak heran kalau akhirnya sistim rekrutmen oleh partai politik itu menghasilkan kekecewaan dari rakyat. Di Indonesia rata-rata angka golongan putih alias Golput alias mereka yang cuek dengan Pilgub selalu di atas 30 persen. Bahkan dibanyak daerah sebenarnya jumlah Golput yang terbesar dan layak dinobatkan menjadi ”pemenang” Pilgub.

Ini bentuk kegagalan pemerintah membangun iklim politik di negeri ini. Ketika sebagian besar rakyat tidak peduli terhadap berlangsungnya Pilpres, Pilgub, Pilbub dan Pilwalkot, atau pada proses politik, maka sesungguhnya itulah penghambat pembangunan bangsa ini. Ayo bangkit!

Calon Independen

Oleh: charles Siahaan

TEMAN saya menyodorkan secarik kertas isian nama dengan tanda tangan. Di situ tertera bahwa teman itu sedang berusaha mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) alias senator versi Indonesia.

Pengumpulan tanda tangan telah menjadi arena politik. Seandainya yang diperlukan 10 ribu tandatangan saja untuk memenuhi persyaratan menjadi calon angota DPD, maka so pasti puluhan bahkan ratusan juta rupiah yang perlu digulirkan.

Tidak ada yang mudah dan murah untuk masuk ke dunia politik. Begitu pula ketika aturan tentang calon independen sudah gol dan rencananya mulai bulan Juni sudah diberlakukan alias boleh bertarung di kancah pemilihan kepala daerah, tetap saja muncul pertanyaan apakah adanya calon independen benar-benar menjamin terbebas dari politik uang.

Selama ini, mekanisme partai politik dalam menjaring kandidat selalu dicurigai berlumur politik uang. Untuk bersedia menjadi calon sebuah partai saja, sudah harus menyetor segepok uang. Itu belum lagi kalau akhirnya harus mengikuti syarat partai untuk melakukan sosialisasi ke berbagai daerah sebelum diputuskan oleh partai tersebut.

Kursi kandidat telah menjadi arena lelang bagi pengurus partai. Tidak terkecuali di Kaltim yang tengah dalam proses tahapan Pilgub, sehingga tidak heran kalau pada akhirnya banyak calon kandidat yang kecewa mana kala tidak berhasil memenangkan ‘kursi’ kandidat, padahal uangnya sudah tersedot ke pengurus partai.

Kekecewaan dengan sistim partai politik, membuat euphoria di masyarakat yang mengidamkan kelanjutan reformasi. Calon independen adalah bagian reformasi sistim politik yang diyakini bisa membuat pilihan masyarakat lebih beragam, sehingga putusan memilih pemimpin juga bisa lebih baik.

Tapi, seandainya ada keharusan meraih tanda tangan 3% sampai 6,5% jumlah penduduk saja, maka sudah bisa dipastikan akan menguras uang yang besar pula. Misalnya untuk Kaltim yang berpenduduk 3 juta jiwa. Maka, kalau yang disyaratkan menjadi calon independen mengumpulkan tandatangan sebanyak 3 persen saja, maka sudah 90.000 tanda tangan plus KTP-nya.

Dalam hitungan 90.000 tandatangan, jika dihitung perlu dana Rp25 ribu saja per tanda tangan dan KTP, maka setidaknya si calon independen perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.225.000.000. Tentu ini bukan angka yang sedikit. Ini belum lagi menggaji tenaga relawan (voluntir) yang mengumpulkan tandatangan itu.

Angka-angka itu tentu tidak menyenangkan bagi seseorang yang ikut masuk ke dunia politik, tapi tidak punya uang. Bahkan menjadi penghambat orang-orang pintar untuk berkiprah dikancah politik. Alhasil, dunia politik nantinya tetap dikuasai oleh orang-orang berduit dan buntut-buntutnya berkiblat pada kekuatan kapitalisme. Ayo bangkit!

Politisi

Oleh: Charles Siahaan

PUBLIK banyak yang terkejut ketika Awang Faroek Ishak dan timnya mengadukan sekelompok demonstran ke Polda Kaltim. Alasan pengaduan; AFI merasa tercemarkan namanya karena didemo dan disebut-sebut sebagai tersangka korupsi. Padahal, statusnya belum sebagai tersangka dan Kejaksaan Agung masih dalam tahap penyelidikan dugaan korupsi pada proyek pembangunan kawasan perkantoran Bukit Pelangi.

Adalah hak setiap orang untuk melindungi dirinya dari setiap serangan yang muncul. Begitu pula Awang Faroek Ishak. Secara manusiawi ia pasti melindungi dirinya dari gempuran pihak luar. Yang menjadi terkesan janggal, karena yang diadukan adalah para pendemo yang merupakan refresentasi masyarakat (rakyat), pelaku aktif demokrasi.

Rakyat diadu dengan polisi. Itulah kesan yang muncul kemudian. Tak heran jika tindakan pengaduan itu bakal menyulut kontraversi panjang, terutama dari kalangan pro demokrasi di negeri ini.

Di negeri ini, upaya memerangi korupsi sedang giat-giatnya dilakukan. Karena korupsi telah menggerogoti setiap sendi kehidupan. Karena korupsi sudah menjadi budaya dan terbukti menjadi indikator yang membuat rakyat miskin.

Gerakan memerangi korupsi yang begitu bersemangat, harus diakui akan selalu mengganggu privasi setiap pejabat negara. Apalagi kalau kasusnya sudah nyaris terbuka seperti pada dugaan korupsi proyek pembangunan Bukit Pelangi di Kutai Timur.

Persoalannya, mengapa harus merasa terganggu kalau si pejabat tidak melakukan korupsi seperti dituduhkan? Mengapa memancing kontraversi dengan mengadukan para demonstran ke polisi agar ditangkapi dan diproses hukum?

Demokrasi adalah alat politik. Itu artinya, ulah para demonstran yang sedang menjalankan prinsip demokrasi berada di dalam ranah politik pula. Demonstrasi bukan ranah hukum, walaupun akhirnya demonstrasi yang kebablasan bisa menyeret pelakunya masuk penjara.

Gerakan yang ditempuh para demonstran merupakan bagian dari proses demokrasi untuk memlih calon pemimpin Kaltim 5 tahun mendatang. Semua calon gubernur patut diuji, karena rakyat harus mendapatkan pemimpin terbaik sesuai pilihan mereka.

Politisi yang terkena hujat rakyat, tak semestinya memberikan reaksi berlebihan dengan mangadukan rakyat ke polisi agar masuk penjara. Sebab rakyat adalah bagian utama yang menentukan langkah politik para politisi menuju kursi kekuasaan.

Setiap politisi patut menyadari bahwa rakyat saat ini menaruh harapan yang besar agar pemimpin sebuah provinsi benar-benar figur yang tidak tercela. Dia harus siap lahir dan bathin ketika ada yang berupaya menggali sisi terdalam dalam kepribadiannya. Tidak ada yang perlu disalahkan. Bahkan para kandidat tidak perlu harus berkilah bahwa itu adalah bagian pembusukan karakter. Sebab kalau memang tidak busuk, maka ’barang’ yang bagus tidak akan mudah busuk. Tetapi sebaliknya; ’barang’ yang busuk, walau disembunyikan sejauh mungkin maka akan tercium juga baunya. Ayo bangkit!

Program Cagub

Oleh: Charles Siahaan

Saya menunggu-nunggu apa program yang bakal disampaikan para calon gubernur Kaltim untuk memikat publik? Yang terbaca di koran bisa disimpulkan empat pasang kandidat berniat memerangi kemiskinan, kebodohan. Kemudian mensejahterakan rakyat.

Terus terang, program-program itu tidak ada yang baru. Sama ketika Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencalonkan diri sebagai Presiden. Bahkan sama dengan keinginan Soeharto (alm) semasa 32 tahun memimpin negeri secara otoriter.

Lebih jauh lagi, soal kemiskinan, kebodohan bangsa ini juga disuarakan rakyat Indonesia ketika berusaha merebut kemerdekaan dari Belanda. Karena alasan rakyat menderita dan bodoh pula sehingga kita tidak mau dijajah Jepang. Toh, ketika kita berhasil keluar dari cengkraman rezim yang satu ke rezim lainnya, rakyat Indonesia masih bicara kemiskinan dan kebodohan. Apa yang salah?

Alasan utama mengapa kita masih miskin dan bodoh, lantaran ada kesalahan besar para pendiri negeri ini dalam menyikapi sumber daya alam yang melimpah. Para pendahulu – stakeholder – negeri ini menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sumber daya alam kepada para investor asing, karena menilai kita tidak mampu mengelola sendiri. Karena kebodohan kita sendiri pula akhirnya Indonesia menganut sistim ekonomi kapitalisme, di mana investor bisa sepenuhnya menguasai sumber daya alam Indonesia.

Akhirnya distribusi hasil sumber daya alam hanya berputar di pundi-pundi konglomerasi asing dan hanya menetes sedikit kepada karyawan yang bekerja di perusahaan asing itu. Kemudian untuk menghilangkan kesenjangan konglomerasi asing dengan yang mengucur ke orang lokal, perusahaan ‘merayu’ dengan mengeluarkan CSR (corporate social responsibity) yang dulu dikenal dengan istilah community development.

Pemerintah tidak bisa menjangkau, apalagi menghentikan para kapitalis itu bekerja mengeruk kekayaan sumber daya alam di rumah kita. Seorang Gubernur tidak lebih hanyalah seorang petugas Satpam bagi perusahaan asing itu, karena hanya punya tugas menjaga agar perusahaan berusaha dengan aman dan nyaman di daerahnya.

Ini fakta menyedihkan. Jadi, mengapa para Cagub masih berkutat dengan program memerangi kemiskinan dan kebodohan kalau sumber terbesar untuk memakmurkan, yakni sumber daya alam sebenarnya sudah bukan milik kita lagi? Mengapa tidak ada calon gubernur yang berani terang-terangan membeber program akan mereformasi sistim kebijakan mengenai sumber daya alam, dengan cara apapun? Ayo, bangkit!

Masalah Kita

Oleh: Charles Siahaan

PASCA Syaukani dan Suwarna, siapa lagi yang akan diseret ke penjara? Ini pertanyaan yang kerap muncul di publik Kaltim. Apalagi menurut data dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak satupun bupati dan walikota di daerah ini terbebas laporan masyarakat dengan tuduhan melakukan korupsi.

Data di KPK sampai Februari 2007, Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan pertama dengan 64 kasus, disusul Kabupaten Berau 60 kasus, Kutai Barat 41 kasus, Samarinda 39 kasus, Bontang 36 kasus, Penajam Paser Utara 32 kasus, Kutai Timur 28 kasus, Kota Tarakan 24 kasus, Malinau 23 kasus, Balikpapan 20 kasus, Paser 10 kasus, Nunukan, dan Bulungan masing-masing 9 kasus.

Data-data itu memberi gambaran kalau di Kaltim ternyata memang jadi sarangnya “tikus-tikus” penggerogot uang rakyat. Mereka adalah pejabat, pengusaha dan juga sebagian komponen masyarakat lainnya.

Simak saja data dari Tranparency International Indonesia (TII), sektor terbesar dipengaruhi korupsi ada di mana-mana. Mulai Partai politik, parlemen/legislatif, polisi, lembaga peradilan, pendapatan pajak, bisnis/swasta, sampai dengan media dan LSM. Bahkan militer dan lembaga keagamaan.

Karena korupsi sudah merajelela ke seluruh sendi kehidupan, pantas saja ketika lembaga yang bermarkas di Berlin Jerman itu mengumumkan hasil penelitian mereka bahwa ada korelasi yang kuat antara korupsi dan kemiskinan. Terutama di negara-negara ranking rendah, tak terkecuali Indonesia. Ketika meluncurkan hasil penelitian mengenai Indeks Persepsi Korupsi tahun 2006 di seluruh dunia, TII memberi judul Korupsi “Merampok” pengentasan kemiskinan.

Tikus-tikus berdasi membuat rakyat Kaltim miskin. Simak; Menurut data pemerintah, tahun 2005 penduduk Kaltim 2.957.465 jiwa. Dari jumlah itu yang tergolong miskin 561.287 Jiwa atau sekitar 18,98 persen. Ini lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional tahun 1996 sekitar 17,47 persen.

Ironisnya, peningkatan kemiskinan justru terjadi setelah memasuki era otonomi daerah di mana APBD Kaltim meningkat lebih 400 persen karena adanya bagi hasil Migas. Tahun 2002 ketika Kaltim berpenduduk 2.517.882 Jiwa, jumlah penduduk miskinnya 313.040 Jiwa atau hanya 12,43 persen.

Ini fakta kalau anggaran pembangunan yang melimpah tetap tak mampu mengurangi penduduk miskin di Kaltim. Justru hanya menjadi bancaan para oknum pejabat bersama kroni. Dengan kata lain anggaran yang melimpah menjadi sumber inspirasi untuk melakukan korupsi.

Padahal, angka anak putus sekolah, masyarakat sekitar hutan dan tambang yang yang hidup dengan atap bocor. Makanan kurang gizi serta biaya berobat yang mahal, adalah pemandangan hari-hari rakyat Kaltim. Ini masalah kita dalam memilih calon gubernur tahun 2008 – 2013 mendatang. *

Keadilan

Oleh : Charles Siahaan

BELAKANGAN saya terusik lagi dengan kata keadilan. Ini yang dialami oleh Ismed Rusdany, Pimpro pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) Pemprov Kaltim. Ia sekarang sedang menghadapi ’ayat-ayat korupsi’ di pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam dakwaan jaksa yang dibuka di depan sidang, pada kasus itu bukan hanya Ismed yang menerima uang ’lebih’ dari proyek itu. Ada sejumlah nama pejabat yang diantaranya adalah Suwarna AF (Gubernur waktu itu) dan Syaiful Teteng (Sekdaprov) menerima uang yang bukan haknya. Kemudian ada juga Karo Keuangan Mu’ran Latif serta Kepala Dinas Perhubungan Adi Buhari Muslim.

Tapi kok hanya Ismed yang ditahan? Mengapa yang lainnya tidak menjadi tersangka pula walaupun menurut cerita semua uang sudah dikembalikan kepada negara?

Barangkali Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih punya rencana lain untuk para pejabat di luar Ismed yang terlibat dalam kasus merugikan negara itu. Bisa saja jaksa menggilir yang dimulai dari Ismed dan kemudian merambat ke pejabat lainnya. Ya, mudah-mudahn benar dugaan itu.

Tapi apapun di balik skenario jaksa, perasaan adanya ketidakadilan telah melekat dibanyak hati publik. Terutama mereka yang mengikuti alur cerita korupsi pada proyek pengadaan Damkar itu, baik melalui berita surat kabar atau mulut ke mulut. Boleh dibilang para jaksa tengah mengombang-ambing rasa keadilan yang wujudnya semakin tidak pasti.

Keadilan selalu menjadi masalah sepanjang jaman. Tidak ada satu negeri di manapun -- atau pengadilan di mana pun -- yang benar-benar bisa memberikan rasa keadilan. Dalam suatu perkara kejahatan misalnya pihak yang dihukum dan merasa dirugikan akan mengatakan tidak adil, sedangkan yang lain mengatakan adil.

Persoalannya dalam kasus-kasus korupsi tidak bisa orientasi berpikir hanya pada dalil-dalil keadilan hukum semata. Tidak cukup dengan meletakkan seorang pelaku korupsi di depan sidang pengadilan dan kemudian membiarkan para pihak yang terlibat lainnya.

Ada hal penting lain menyangkut krisis keadilan sosial yang sedang dialami bangsa ini. Korupsi merupakan bagian penyumbang terjadinya krisis keadilan sosial itu.

Pengertian keadilan sosial memang jauh lebih luas daripada keadilan hukum. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warganegara dalam sebuah negara.

Keadilan sosial adalah keadaan dimana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini terkandung pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat. Pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warganegaranya adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil.

Rakyat Indonesia tengah mengalami rasa ketidakadilan itu. Jumlah angka kemiskinan yang masih terus bertambah dan mahalnya harga-harga, juga salah satu sebabnya adalah akibat masih besarnya korupsi.

Kalau akhirnya negara membiarkan pejabatnya merongrong duit rakyat alias membiarkan korupsi, maka kian menjauhkan keadilan dan menyakitkan hati rakyat. **

Pak Jaksa

KEPALA Budi, seorang petinggi pemerintahan di daerah ini, tak berhenti menggeleng ketika menonton televisi yang sengit memberitakan kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan. Ia nyaris tak percaya kalau hari gene di tubuh Kjaksaan Agung masih ada yang berani main gila. Apalagi Jaksa Urip adalah termasuk katagori jaksa teladan yang karir dan prestasinya bagus.

Diantara berita yang memukul KO aparat kejaksaan di negeri ini, saya jadi teringat bagaimana sulitnya untuk menjadi seorang jaksa. Bukan cerita baru lagi untuk memasuki korps adyaksa itu – walaupun pelamar jebolan fakultas hukum ternama di Indonesia – tetap wajib menyiapkan uang sogok. Jumlahnya? Wow, bisa sampai seratus juta rupiah.

Tidak heran kalau setiap dibuka pendaftaran untuk menjadi jaksa, maka pesertanya membludak. Seakan berlomba untuk mengejar prestasi dan karir di sana. Pertanyaanya; mengapa karir menjadi jaksa sangat diminati? Padahal, gaji seorang jaksa yang notebene Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak jauh beda dengan PNS lainnya.

Di masyarakat kita, telah terbentuk pikiran-pikiran buruk (imej) mengenai profesi jaksa. Lantaran melihat kehidupan para jaksa yang - sebagian - nampak nyaman. Punya rumah bagus dan mobil tak hanya satu, padahal dia baru saja menjadi jaksa, membuat masyarakat menganggap pekerjaan menjadi jaksa mudah untuk cari uang, salah satu caranya menerima suap dari para tersangka kasus pidana.

Tidak hanya profesi jaksa, posisi lain seperti polisi, hakim, petugas pajak, bea cukai, PNS dan juga wartawan masih menyandang imej seperti itu. Mereka dianggap bisa menjadi kaya kalau mau menerima suap alias korupsi.

Budi yang sedang menonton acara berita di teve itu pun beranjak dari kursinya. ”Ternyata benar. Moral bangsa kita memang telah hancur,” ucapnya.

Berduyun-duyunnya warga menjadi jaksa, boleh jadi memang lantaran didorong oleh sebuah rencana bahwa kelak setelah menyandang predikat jaksa, maka ia bisa ’bermain’ dengan para pencari keadilan. Kejaksaan dianggap sebagai lahan basah untuk mengejar kekayaan.

Lalu, Pak Budi bertanya bagaimana caranya mengobati kebobrokan moral bangsa ini. Sebab dengan kekuatan agama yang telah tertanam sejak masih kecil pun, tak cukup untuk memberantas penyakit korupsi di tanah air. Bahkan ironisnya, Departemen Agama sendiri termasuk instansi terkorup. Kita sangat dipermalukan dengan diadilinya mantan Menteri Agama Said Agil karena terlibat kasus korupsi.

Keresahan Budi terhadap sepak terjang Pak Jaksa yang korup adalah keresahan sebagian besar rakyat Indonesia juga. Menjadi menarik dibahas karena yang merasa resah telah sampai pada sejumlah pejabat negara seperti Pak Budi itu.

Ini adalah tanda-tanda perubahan yang telah ditunggu-tunggu. Semakin besar jumlah warga yang mendengungkan antikorupsi, maka semakin terbuka jalan untuk membersihkan para koruptor.

Rakyat Indonesia percaya cara paling efektif membersihkan koruptor tak cukup dengan menghukum pelakunya, tetapi yang terpenting juga adalah dengan mengibarkan kembali semangat kebangsaan. Bahwa bangsa ini telah terpuruk karena virus korupsi dan yang mampu menjadi antivirusnya hanyalah tekad kebangsaan kita semua. Pak Budi lalu mengingatkan bahwa ada peninggalan orde baru yang patut dipertahankan, yakni penataran P4 (Pengamalan, Penghayatan, Pedoman Pancasila). Sebab inti dari P4 itu adalah ”pengendalian diri”.

Bagus juga usul ini diperjuangkan lagi. *

Kandidat

ADA yang berubah dalam pergaulan masyarakat belakangan ini. Karena sebagian warga sudah ada yang mantap dengan calon gubernur atau wakil pilihannya, nampaknya hal itu mulai memberikan efek kurang nyaman dalam perkawanan bahkan persaudaraan.

Apalagi kalau diskusi telah sampai pada siapa yang bakal menjadi gubernur Kaltim. Maka, yang menonjol adalah penonjolan masing-masing kandidat pilihannya. Perdebatan bakal cepat meninggi manakala ada yang berusaha menjatuhkan.

Politik adalah ranah rawan di negeri yang baru mengenal demokrasi ini. Karena demokrasi masih bercerita tentang berapa jumlah pemenang, maka ia menunjukkan identitas kekuatan yang ingin berkuasa. Bukan hanya ‘kekuasaan’ yang bakal diperoleh sang kandidat, tetapi juga ‘kekuasaan’ orang-orang yang berada di dekatnya. Orang-orang yang memberi dukungan.

Ketegangan di masyarakat sebenarnya tidak patut terjadi. Karena sebenarnya ‘pertandingan’ hanya untuk para kandidat saja. Ucapan simpatik pernah disampaikan Bupati Malinau Marthin Billa untuk mengingatkan warganya. Kata Marthin, masyarakat tidak perlu mengalami eufhoria untuk membela salah satu kandidat. “Tidak usah berjuang seperti calon gubernurnya saja,” kata Marthin Billa.

Ketegangan di arus bawah memang tidak patut dibenturkan. Apalagi oleh para kandidat yang mengatasnamakan rakyat. Upaya membenturkan rakyat bisa berakibat fatal menjadi aksi demokrasi berdarah. Kalau itu yang terjadi, maka rakyat yang menjadi korban.

Di Kalimantan Timur yang pada 26 Mei 2008 melaksanakan Pemilihan Gubernur, suasana persaingan antar kandidat mulai memunculkan kekuatiran. Ini dimulai dari aksi saling mengolok-olok di sejumlah baliho dan spanduk yang terpampang di pinggir jalan. Misalnya ada foto salah seorang kandidat yang menyertakan partai yang sebenarnya adalah partai pendukung kandidat lain. Kemudian ada juga saling pasang spanduk bertulisan tidak simpatik dan menyerang salah satu kandidat.

Apapun yang terjadi dalam ‘perang’ spanduk itu, merupakan gambaran kalau para kandidat tidak lagi mampu menguasai perilaku pendukungnya. Atau bahkan kandidat itu telah ikut terjebak dalam semangat emosi untuk menjegal kandidat kompetitornya. Ini merupakan ciri-ciri demokrasi yang tidak sehat. Upaya membenturkan rakyat yang berbeda pilihan.

Jika saja pihak berwenang dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi ini tidak bertindak cepat dan tegas, maka benih-benih permusuhan antar pendukung dapat segera meledak. Panitia Pengawas (Panwas) tidak bisa hanya bersandar pada aturan baku mengenai tata tertib Pilgub, tetapi yang lebih penting juga memberikan pengertian tentang psikologi massa kepada para calon kandidat. Panwas perlu melakukan tindakan-tindakan persuasif agar kandidat menjaga perilaku menyimpang pendukungnya.

Rakyat Kalimantan Timur memerlukan pemimpin yang benar-benar berjiwa seorang pemimpin. Gubernur yang dicintai rakyatnya. Ini saatnya. *