Kaltim, Restart Aja!

Oleh: Charles Siahaan

JUDUL di atas saya ambil dari sebuah catatan di sebuah millis internet. Sumber asalnya adalah BJ Habibie dan Onno W Purbo yang secara kebetulan di tempat berbeda sama-sama berbicara tentang membenahi negara ini, Indonesia. Habibie, mantan Presiden dan Onno (aktivis ITE) mengemukakan negara ini perlu di re-start.

Kata re-start tentu tidak asing bagi kalangan pengguna komputer. Kalau komputer kita sedang hang, cursor di layar tidak mau bergerak, maka langkah pintas adalah re-start. Pencet control, alt, del, selese. Beres.

Kalimantan Timur sedang menyelenggarakan pemilihan gubernur. Dari empat kandidat, ada dua kandidat yang lolos ke putaran kedua. Mereka adalah Achmad Amins dan Awang Faroek Ishak (AFI).

Datangnya pemimpin baru yang dijadwalkan bulan September 2008, tentu membuka peluang baru pula untuk membenahi daerah ini. Mumpung pemimpinnya orang baru yang segar, maka langkah membenahi daerah juga menjadi lebih bergairah. Ya, Kaltim patut di re-start aja.

Kondisi Kalimantan Timur setelah 63 tahun merdeka, tak bisa dipungkiri masih banyak ketertinggalan. Alasan itu pula yang membuat rakyat Kaltim diam saja ketika sumber daya alam dikeruk para pengusaha yang datang dari Jakarta dan mancanegara. Rakyat yang masih bodoh diam saja walau mendapat perlakuan tidak adil dari pengusaha-pengusaha itu.

Tidak semestinya rakyat Kaltim bergelut dengan kebodohan, mengingat besarnya sumber daya alam di daerah. Banyak yang sepakat itu semua gara-gara adanya salah urus dalam pemerintahan. Negara terlanjur membiarkan sumber saya alam dikuasai kelompok kapitalis. Bahkan pemerintah tak mampu menghentikannya.

Sistem yang terlanjur berjalan salah itu ibarat komputer yang hang. Tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya kecuali dengan cara merestart seperti yang digagas secara guyon oleh BJ Habibie dan Onno W Purbo. Kaltim juga membutuhkan re-start agar ada perubahan mendasar untuk mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat itu.

Harus kita akui, tak mudah memperbaiki Kaltim karena adanya keterkaitan aturan yang digagas pemerintah pusat. Misalnya dalam mengelola sumber daya alam, nyaris daerah hanya memiliki kapasitas izin lokasi, sedangkan perizinan strategis masih dipegang oleh pusat. Bagaimana kita bisa re-start kalau ’menu-menu’ yang tersaji masih dikuasai oleh pemerintah pusat?

Tapi, pemimpin Kaltim kelak tak boleh putus asa dengan kondisi yang demikian. Sebab itulah perjuangan hakiki yang harus dipikul bersama-sama dengan kekuatan rakyat. Kalau rakyat, pengusaha, profesional di seluruh Kaltim kompak, maka bukan tidak mungkin pemerintah pusat juga tergugah. Ayo bangkit!