SELAMAT merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2009 dan selamat ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-63. Diantara suasana suka cita itu, insan pers masih menyimpan duka.
Pertama, yang terpenting tentunya, soal kesejahteraan para insan pers. Seringkali karena lembaga pers dianggap sebagai pabriknya para idealis, para pemodal memperlakukan semena-mena pendapatan para wartawannya. Yang paling getol memperjuangkan gaji para wartawan ini nampaknya baru dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), salah satu organisasi pers berpengaruh di negeri ini.
Soal gaji para wartawan, mestinya memang muncul dari komitmen kolektif semua yang terlibat dalam penerbitan pers itu. Sebab tidak semua media massa dilahirkan dalam kondisi langsung punya uang yang dimodali konglomerat. Ada media yang benar-benar merambat dari bawah. Dilahirkan secara bersama oleh para wartawan, lengkap dengan suka dan dukanya. Karena perjuangan bersama, maka konsekwensinya adalah semua yang terlibat ‘wajib’ mendapat saham di perusahaan tersebut.
Duka yang kedua, para wartawan masih dicekam ancaman pasal-pasal kriminal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setidaknya ada dua pasal yang menghantui, yakni perbuatan tidak menyenangkan berupa penistaan melalui tulisan serta pencemaran nama baik, seperti dalam pasal 310 (2) KUHP. Kedua pasal ini sepertinya mengalahkan Undang-undang Pers Nomor 40 yang telah diundangkan sejak 23 September 1999.
Adalah perjuangan kalangan pers agar undang-undang itu tidak hanya menjadi pajangan saja. Tiap kasus sengketa pers yang ditangani petugas kepolisian, wajib menggunakan undang-undang tersebut. Kalau penyidik memaksa menggunakan KUHP, kemungkinan juga bakal mentul di kejaksaan dan hakim.
Tapi persoalan tidak sederhana begitu. Penyidik atas nama undang-undang bisa ngotot dengan KUHP-nya. Apalagi kalau ada ’roket pendorong’ di balik itu. Misalnya saja dari pihak-pihak yang diberitakan. Nah, kalau yang diberitakan adalah aparat pemerintahan yang terlibat korupsi, atau pengusaha culas yang main politik, maka sudah pasti persengkongkolan yang muncul. Pemerintah atau pengusaha bersama polisi bersatu padu menggencet insan pers.
Seberapa tahan wartawan bisa diperlakukan situasi itu? Apalagi bagi wartawan yang bertugas jauh di daerah perbatasan dan pedalaman. Pada momentum Hari Pers Nasional (HPN), sepatutnya kita perjuangkan lagi agar UU Pers dihormati para penyidik. **
Rabu, 18 Maret 2009
Kritisi Kaltim
LIMA tahun lalu Suwarna AF yang baru menjabat Gubernur Kaltim kedua kali bersemangat sekali mengkampanyekan PON, Islamic Center dan sejuta hektar sawit. Sasarannya adalah memfokuskan penggunaan APBD untuk membangun sarana dan prasarana olahraga kelas internasional.
Kini, Awang Faroek Ishak yang baru sebulan menjadi Gubernur Kaltim juga bersemangat untuk mewacanakan berbagai program pembangunan. Mulai jalan tol, pelabuhan ekspor kelapa sawit ‘Maloy’ di Kutai Timur, Kaltim Airline, kawasan industri, agrobisnis, tahun wisata Kaltim, dll, dll.
Dua Gubernur ini nyaris tidak ada bedanya dalam soal orientasi pembangunan fisik, agar terkesan monumental. Sangat beda dengan zaman Gubernur Kaltim HM Ardans SH (Alm) atau zamannya H Soewandi (alm) yang belum ‘melimpahnya’ anggaran. Rezim waktu itu lebih berorientasi menggali sumber daya hutan.
Di zaman Suwarna dan Faroek yang dimulai era otonomi daerah tahun 2001 silam, anggaran untuk Kaltim memang meningkat tajam. Saking semangat punya uang, muncul nafsu membangun yang besar-besar pula. Semua kantor kabupaten dan kota dibangun mewah, pakai lift walaupun krisis listrik tiap hari. Bangun stadion megah walaupun yang pergi berolahraga di situ hanya beberapa gelintir orang saja.
Yang terparah, limpahan kebijakan sektor tambang skala kecil dari pusat ke daerah. Ketika pemerintah pusat menghentikan kejayaan sektor kayu, tapi sektor tambang malah menggila. Pelakunya seperti orang ganti baju, dari main kayu jadi main batubara. Sama-sama merusak alam.
Bersyukur Gubernur Kaltim yang baru Faroek sudah punya niatan menjadikan ‘Kaltim Hijau’. Artinya, kalau dia betul serius – bukan lips service – maka idealnya semua kebijakan pembangunan diarahkan agar bernafaskan kepedulian pada lingkungan. Izin tambang batubara dari bupati dan walikota bisa ditinjau ulang gubernur dengan alasan perusahaan tidak ada program lingkungan. Bukankah regulasi soal lingkungan tak bisa hanya milik Pemkot dan Pemkab, karena kerusakan alam adalah masalah global. Tapi, cukup berani kah Awang?
Rezim memang kejam. Hutan sudah habis dan kini tambang batubara, lima tahun ke depan di zaman Faroek apalagi yang digerus untuk diubah menjadi bangunan monumental?
Semua sumber daya alam yang ada di Kaltim tak niscaya bakal berganti dengan fulus alias uang. Seberapa rakus rezim itu menguras kekayaan alam, hal itulah yang patut dikawal oleh kalangan kritisi di daerah ini.
Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur, karena saat acara bertemu dengan pimpinan media massa dia meminta supaya kebijakannya dikritisi. Supaya pemerintahan yang dipimpinnya tidak terlena dan malah jatuh ke jurang. Itu sebabnya sejak awal pemerintahannya saya pun berjanji dalam hati; ayo kita kritisi dia! *
Kini, Awang Faroek Ishak yang baru sebulan menjadi Gubernur Kaltim juga bersemangat untuk mewacanakan berbagai program pembangunan. Mulai jalan tol, pelabuhan ekspor kelapa sawit ‘Maloy’ di Kutai Timur, Kaltim Airline, kawasan industri, agrobisnis, tahun wisata Kaltim, dll, dll.
Dua Gubernur ini nyaris tidak ada bedanya dalam soal orientasi pembangunan fisik, agar terkesan monumental. Sangat beda dengan zaman Gubernur Kaltim HM Ardans SH (Alm) atau zamannya H Soewandi (alm) yang belum ‘melimpahnya’ anggaran. Rezim waktu itu lebih berorientasi menggali sumber daya hutan.
Di zaman Suwarna dan Faroek yang dimulai era otonomi daerah tahun 2001 silam, anggaran untuk Kaltim memang meningkat tajam. Saking semangat punya uang, muncul nafsu membangun yang besar-besar pula. Semua kantor kabupaten dan kota dibangun mewah, pakai lift walaupun krisis listrik tiap hari. Bangun stadion megah walaupun yang pergi berolahraga di situ hanya beberapa gelintir orang saja.
Yang terparah, limpahan kebijakan sektor tambang skala kecil dari pusat ke daerah. Ketika pemerintah pusat menghentikan kejayaan sektor kayu, tapi sektor tambang malah menggila. Pelakunya seperti orang ganti baju, dari main kayu jadi main batubara. Sama-sama merusak alam.
Bersyukur Gubernur Kaltim yang baru Faroek sudah punya niatan menjadikan ‘Kaltim Hijau’. Artinya, kalau dia betul serius – bukan lips service – maka idealnya semua kebijakan pembangunan diarahkan agar bernafaskan kepedulian pada lingkungan. Izin tambang batubara dari bupati dan walikota bisa ditinjau ulang gubernur dengan alasan perusahaan tidak ada program lingkungan. Bukankah regulasi soal lingkungan tak bisa hanya milik Pemkot dan Pemkab, karena kerusakan alam adalah masalah global. Tapi, cukup berani kah Awang?
Rezim memang kejam. Hutan sudah habis dan kini tambang batubara, lima tahun ke depan di zaman Faroek apalagi yang digerus untuk diubah menjadi bangunan monumental?
Semua sumber daya alam yang ada di Kaltim tak niscaya bakal berganti dengan fulus alias uang. Seberapa rakus rezim itu menguras kekayaan alam, hal itulah yang patut dikawal oleh kalangan kritisi di daerah ini.
Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur, karena saat acara bertemu dengan pimpinan media massa dia meminta supaya kebijakannya dikritisi. Supaya pemerintahan yang dipimpinnya tidak terlena dan malah jatuh ke jurang. Itu sebabnya sejak awal pemerintahannya saya pun berjanji dalam hati; ayo kita kritisi dia! *
Pers
MOMENTUM edisi ke-100 Majalah Berita Mingguan (MBM) BONGKAR! dibuat menjadi semacam refleksi pers di Kalimantan Timur. Sebab dalam perjalanan sejarah pers di Benua Etam, belum pernah ada jenis majalah berita mingguan yang secara rutin terbit sampai edisi ke-100.
Memang sedikit aneh, sebab biasanya sebuah ‘hajatan’ perusahaan majalah, Koran, mengacu pada hari ulang tahun berdirinya lembaga itu setiap tahun. Tapi, MBM BONGKAR! mencoba melawan tradisi itu.
Ya, semua sah-sah saja. Mau bikin ‘hajatan’ dengan momentum edisi ke-100, 120, 150 atau 300, tidak ada larangannya. Media bikin hajatan setahun lima kali juga tidak bakal ada yang menyoal. Publik hanya melihat bahwa kini Kaltim telah memasuki sejarah pers yang baru. Yakni tidak lagi didominasi oleh koran-koran harian.
Sejarah pers di Kaltim memang sudah dimulai sejak pasca kemerdekaan. Lahirnya koran-koran di era tokoh pers Oemar Dahlan (alm), Hiefnie Effendi (Alm), Saleh Jaya (Alm), Syahrumsyah Idris (Alm), sampai jamannya Dahlan Iskan yang mendirikan harian Kaltim Post dan kelompok Kompas yang mendirikan harian Tribun Kaltim.
Sejak itu bermunculan koran-koran harian lain meramaikan benak publik. Orientasi masyarakat pun hanya mengenal koran harian, sedangkan media massa lain seperti majalah, tabloid, dipandang sebelah mata.
Sisi pandang publik yang sebelah mata kepada penerbitan majalah dan tabloid, tidak bisa disalahkan. Karena memang belum ada media yang terbangun dengan cara yang benar. Pemodal hanya tertarik membuat koran harian, sedangkan majalah dan tabloid biasanya dibangun dengan modal yang sangat pas-pasan.
Akibatnya, penerbitan majalah dan tabloid tidak teratur penerbitannya. Dan, yang menyedihkan kadang hanya diterbitkan sekali dalam setahun, yakni hanya untuk saat-saat menjelang Hari Raya Idul Fitri lantaran banyak mendapat iklan ucapan selamat dari instansi pemerintah maupun swasta.
Pejabat-pejabat pemerintah juga beranggapan kalau majalah dan tabloid adalah media-media yang kelas dua. Tidak sama dengan koran harian. Maka, dalam hal pengalokasian anggaran sampai undangan acara jumpa pers, kelompok penerbitan majalah dan tabloid tidak ikut dilibatkan.
Akhirnya muncul tudingan dari para pengelola majalah dan tabloid bahwa mereka adalah kelompok media yang dianak tirikan. Pemerintah hanya memihak pada koran harian yang dibangun oleh para konglomerat pers.
Dari sisi yang tidak menyenangkan ini, para pengelola majalah dan tabloid terus berjuang untuk mendapat tempat di hati publik. Sampai akhirnya mulai muncul MBM BONGKAR! Dengan keyakinan bahwa masih ada ruang untuk merubah dominasi imej ’koran harian’. Selamat merayakan penerbitan edisi ke-100. **
Memang sedikit aneh, sebab biasanya sebuah ‘hajatan’ perusahaan majalah, Koran, mengacu pada hari ulang tahun berdirinya lembaga itu setiap tahun. Tapi, MBM BONGKAR! mencoba melawan tradisi itu.
Ya, semua sah-sah saja. Mau bikin ‘hajatan’ dengan momentum edisi ke-100, 120, 150 atau 300, tidak ada larangannya. Media bikin hajatan setahun lima kali juga tidak bakal ada yang menyoal. Publik hanya melihat bahwa kini Kaltim telah memasuki sejarah pers yang baru. Yakni tidak lagi didominasi oleh koran-koran harian.
Sejarah pers di Kaltim memang sudah dimulai sejak pasca kemerdekaan. Lahirnya koran-koran di era tokoh pers Oemar Dahlan (alm), Hiefnie Effendi (Alm), Saleh Jaya (Alm), Syahrumsyah Idris (Alm), sampai jamannya Dahlan Iskan yang mendirikan harian Kaltim Post dan kelompok Kompas yang mendirikan harian Tribun Kaltim.
Sejak itu bermunculan koran-koran harian lain meramaikan benak publik. Orientasi masyarakat pun hanya mengenal koran harian, sedangkan media massa lain seperti majalah, tabloid, dipandang sebelah mata.
Sisi pandang publik yang sebelah mata kepada penerbitan majalah dan tabloid, tidak bisa disalahkan. Karena memang belum ada media yang terbangun dengan cara yang benar. Pemodal hanya tertarik membuat koran harian, sedangkan majalah dan tabloid biasanya dibangun dengan modal yang sangat pas-pasan.
Akibatnya, penerbitan majalah dan tabloid tidak teratur penerbitannya. Dan, yang menyedihkan kadang hanya diterbitkan sekali dalam setahun, yakni hanya untuk saat-saat menjelang Hari Raya Idul Fitri lantaran banyak mendapat iklan ucapan selamat dari instansi pemerintah maupun swasta.
Pejabat-pejabat pemerintah juga beranggapan kalau majalah dan tabloid adalah media-media yang kelas dua. Tidak sama dengan koran harian. Maka, dalam hal pengalokasian anggaran sampai undangan acara jumpa pers, kelompok penerbitan majalah dan tabloid tidak ikut dilibatkan.
Akhirnya muncul tudingan dari para pengelola majalah dan tabloid bahwa mereka adalah kelompok media yang dianak tirikan. Pemerintah hanya memihak pada koran harian yang dibangun oleh para konglomerat pers.
Dari sisi yang tidak menyenangkan ini, para pengelola majalah dan tabloid terus berjuang untuk mendapat tempat di hati publik. Sampai akhirnya mulai muncul MBM BONGKAR! Dengan keyakinan bahwa masih ada ruang untuk merubah dominasi imej ’koran harian’. Selamat merayakan penerbitan edisi ke-100. **
Selasa, 03 Maret 2009
Gagasan Awang
PADA momentum HUT Provinsi Kaltim ke-52 tanggal 9 Januari 2009, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mulai menunjukkan gaya khasnya; ‘kaya gagasan’. Mulai soal wacana pembangunan jalan tol dari Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sengata yang dirancang menjadi pelabuhan hasil sawit dan pertanian, sampai pembangunan bandara di seluruh kabupaten dan kota.
Tak kalah seru, mantan anggota DPR RI dua periode itu juga mencanangkan slogan baru; ‘Membangun Kaltim untuk Semua’ sebagai pengganti slogan “Bangga Membangun Kaltim” yang dirancang Gubernur Kaltim sebelumnya. Dengan slogan baru itu -- tentu yang diharapkan – menciptakan spirit bagi rakyat Kaltim.
Lalu, ada lagi program Awang yang disebut Cemerlang yang merupakan singkatan dan kata Cerdas Merata Prestasi Gemilang. Masih dalam tataran wacana Awang pula, muncul keinginan menjadikan Kaltim sebagau provinsi hijau dan kemudian pencanangan tahun 2009 sebagai tahun kunjungan wisata Kaltim.
Sebagai orang yang sudah 24 tahun tinggal di Kaltim dan telah menjadi ‘bapaknya putra daerah’ (karena saya memperistri perempuan kelahiran Bulungan dan dua anak saya lahir di Samarinda), terus terang, gagasan-gagasan itu membuat saya jadi bingung, mengerutkan kening. “Ah, banyak kali idenya,” kata saya dalam hati.
Jalan tol, jelas saya bukan termasuk yang setuju. Karena dalam sudut pandang saya program itu untuk para orang kaya yang punya mobil saja. Sedangkan rakyat yang menumpang bis dari Balikpapan ke Samarinda atau ke Bontang dan Sengata, pasti akan dibebani tambahan ongkos akibat bis juga wajib membayar tol.
Lebih ironi lagi kalau untuk membangun jalan tol, pemerintahan Awang Faroek Ishak menempuh pola kebijakan politik, yakni ’menjual’ sumber daya alam Kaltim pada kelompok pengusaha kakap dengan memberi konsesi pengelolaan SDA selama 50 tahun. Apa bedanya dengan Alm Soeharto (mantan Presiden RI ke-2) yang telah ’menjual’ Jayapura kepada PT Freport atau pemberian konsesi sejumlah ladang minyak di Indonesia kepada para kapitalis asing.
Akhirnya, orang Papua (dulu Irian Jaya) menjadi asing di negerinya. Kekayaan negeri hanya membuat tebal kantong para konglomerat – dan tentu saja – juga menyenangkan para pemberi konsesi dengan berbagai fasilitas dan mungkin sampai saham goodwill.
Dari banyak gagasan Awang, toh memang saya belum melihat kalau programnya kelak bakal mensejahterakan rakyat Kaltim. Ia punya mimpi menjadikan kebun sawit di Kutai Timur, tapi tak dipikirkannya ketika suatu saat krisis global datang dan harga sawit jatuh yang membuat petani menangis pedih.
Awang pun mencanangkan tahun 2009 sebagai tahun wisata Kaltim, tapi tak dipikirkannya bahwa tahun ini adalah masanya mengencangkan ikat pinggang, karena di seluruh dunia sedang mengalami krisis finansial. Wisatawan lokal dan mancanegara tak bakal terpikirkan untuk melancong wisata ke Indonesia, karena sebagian besar sedang berusaha menyehatkan keuangannya. Kita lihat saja! *
Tak kalah seru, mantan anggota DPR RI dua periode itu juga mencanangkan slogan baru; ‘Membangun Kaltim untuk Semua’ sebagai pengganti slogan “Bangga Membangun Kaltim” yang dirancang Gubernur Kaltim sebelumnya. Dengan slogan baru itu -- tentu yang diharapkan – menciptakan spirit bagi rakyat Kaltim.
Lalu, ada lagi program Awang yang disebut Cemerlang yang merupakan singkatan dan kata Cerdas Merata Prestasi Gemilang. Masih dalam tataran wacana Awang pula, muncul keinginan menjadikan Kaltim sebagau provinsi hijau dan kemudian pencanangan tahun 2009 sebagai tahun kunjungan wisata Kaltim.
Sebagai orang yang sudah 24 tahun tinggal di Kaltim dan telah menjadi ‘bapaknya putra daerah’ (karena saya memperistri perempuan kelahiran Bulungan dan dua anak saya lahir di Samarinda), terus terang, gagasan-gagasan itu membuat saya jadi bingung, mengerutkan kening. “Ah, banyak kali idenya,” kata saya dalam hati.
Jalan tol, jelas saya bukan termasuk yang setuju. Karena dalam sudut pandang saya program itu untuk para orang kaya yang punya mobil saja. Sedangkan rakyat yang menumpang bis dari Balikpapan ke Samarinda atau ke Bontang dan Sengata, pasti akan dibebani tambahan ongkos akibat bis juga wajib membayar tol.
Lebih ironi lagi kalau untuk membangun jalan tol, pemerintahan Awang Faroek Ishak menempuh pola kebijakan politik, yakni ’menjual’ sumber daya alam Kaltim pada kelompok pengusaha kakap dengan memberi konsesi pengelolaan SDA selama 50 tahun. Apa bedanya dengan Alm Soeharto (mantan Presiden RI ke-2) yang telah ’menjual’ Jayapura kepada PT Freport atau pemberian konsesi sejumlah ladang minyak di Indonesia kepada para kapitalis asing.
Akhirnya, orang Papua (dulu Irian Jaya) menjadi asing di negerinya. Kekayaan negeri hanya membuat tebal kantong para konglomerat – dan tentu saja – juga menyenangkan para pemberi konsesi dengan berbagai fasilitas dan mungkin sampai saham goodwill.
Dari banyak gagasan Awang, toh memang saya belum melihat kalau programnya kelak bakal mensejahterakan rakyat Kaltim. Ia punya mimpi menjadikan kebun sawit di Kutai Timur, tapi tak dipikirkannya ketika suatu saat krisis global datang dan harga sawit jatuh yang membuat petani menangis pedih.
Awang pun mencanangkan tahun 2009 sebagai tahun wisata Kaltim, tapi tak dipikirkannya bahwa tahun ini adalah masanya mengencangkan ikat pinggang, karena di seluruh dunia sedang mengalami krisis finansial. Wisatawan lokal dan mancanegara tak bakal terpikirkan untuk melancong wisata ke Indonesia, karena sebagian besar sedang berusaha menyehatkan keuangannya. Kita lihat saja! *
Perang
ISRAEL sepertinya memang betul ’ditakdirkan’ untuk selalu berperang. Penghujung 2008 lalu, serangan tentara Israel di Jalur Gaza yang dikuasai Palestina, telah membumihanguskan benteng para pejuang Palestina dan juga rumah-rumah sipil. Sampai tanggal 6 Desember 2009, menurut data sebuah koran harian, serangan Israel mengakibatkan 375 tewas dan 1.400 luka-luka.
So, masyarakat dunia pun mengecam Israel. Solidaritas bermunculan dengan berbagai bentuk dan gaya. Ada yang hanya mampu memberikan rasa solidaritas dengan menitikkan air mata ketika menyaksikan mortir menewaskan anak-anak kecil dan menghanguskan Mesjid. Ada juga yang rela menyumbang uang untuk membantu para korban sipil.
Di Indonesia, aksi solidaritas terhadap Palestina berbuah “kemarahan“ yang memuncak. Ada yang rela menjadi ’pejuang’ dadakan untuk membalas kekejaman Israel.
Sepanjang hari, nyaris tak ada opini yang mencitrakan Israel sebagai negara yang bermartabat. Semua orang mengeluarkan ’kemarahan’ pula dengan mengutuk Israel sebagai zionis, laknat, biadab.
Saya jadi ikut terkesima menyaksikan kemarahan orang Indonesia yang tereksploitasi di media-media massa. Mereka beraksi demonstrasi, membakar bendera Israel dan juga Amerika Serikat yang selalu dituduh berada di belakang Yahudi Israel.
Mengapa di awal tahun 2009 ini otak kepala kita dicekoki oleh informasi yang mengundang ’kemarahan’ yang luar biasa? Sampai membuat segelintir orang menjadi nekat untuk membalas dendam serangan Israel?
Waktu kecil saya sering mendapat kalimat bijak dari orangtua yang mengutip ajaran religi; “..jika ada yang menampar pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu”.
Tapi kenapa kekejaman Israel disambut dengan aksi balas dendam? Bukankah itu berarti bahwa sebenarnya kita lebih kejam dari tentara Israel itu sendiri? Mengapa mengatasi pelanggar hukum dengan cara melanggar hukum pula? Mengapa kita ingin membunuh tentara Israel hanya gara-gara mereka lebih dulu menjadi pembunuh?
Bangsa Indonesia yang pluralis, sering kali terjebak dalam arus simbol-simbol yang dimainkan para pelaku politik. Kekejaman, kebaikan adalah ’instrumen’ yang selalu menjadi lahan politik, termasuk juga kekejaman Israel di Jalur Gaza. Simak saja bagaimana kelompok politik tertentu di Indonesia berusaha mengeksploitasi kekejaman Israel itu menjadi jalan menuju simpati warga terhadap mereka.
Kita sedih, menangis menyaksikan anak-anak di Jalur Gaza terbunuh. Tapi itu sebenarnya risiko dari perang. Yang bisa kita lakukan sekarang dan sampai kapanpun, janganlah kita munculkan kata perang untuk membalas sebuah perang. *
So, masyarakat dunia pun mengecam Israel. Solidaritas bermunculan dengan berbagai bentuk dan gaya. Ada yang hanya mampu memberikan rasa solidaritas dengan menitikkan air mata ketika menyaksikan mortir menewaskan anak-anak kecil dan menghanguskan Mesjid. Ada juga yang rela menyumbang uang untuk membantu para korban sipil.
Di Indonesia, aksi solidaritas terhadap Palestina berbuah “kemarahan“ yang memuncak. Ada yang rela menjadi ’pejuang’ dadakan untuk membalas kekejaman Israel.
Sepanjang hari, nyaris tak ada opini yang mencitrakan Israel sebagai negara yang bermartabat. Semua orang mengeluarkan ’kemarahan’ pula dengan mengutuk Israel sebagai zionis, laknat, biadab.
Saya jadi ikut terkesima menyaksikan kemarahan orang Indonesia yang tereksploitasi di media-media massa. Mereka beraksi demonstrasi, membakar bendera Israel dan juga Amerika Serikat yang selalu dituduh berada di belakang Yahudi Israel.
Mengapa di awal tahun 2009 ini otak kepala kita dicekoki oleh informasi yang mengundang ’kemarahan’ yang luar biasa? Sampai membuat segelintir orang menjadi nekat untuk membalas dendam serangan Israel?
Waktu kecil saya sering mendapat kalimat bijak dari orangtua yang mengutip ajaran religi; “..jika ada yang menampar pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu”.
Tapi kenapa kekejaman Israel disambut dengan aksi balas dendam? Bukankah itu berarti bahwa sebenarnya kita lebih kejam dari tentara Israel itu sendiri? Mengapa mengatasi pelanggar hukum dengan cara melanggar hukum pula? Mengapa kita ingin membunuh tentara Israel hanya gara-gara mereka lebih dulu menjadi pembunuh?
Bangsa Indonesia yang pluralis, sering kali terjebak dalam arus simbol-simbol yang dimainkan para pelaku politik. Kekejaman, kebaikan adalah ’instrumen’ yang selalu menjadi lahan politik, termasuk juga kekejaman Israel di Jalur Gaza. Simak saja bagaimana kelompok politik tertentu di Indonesia berusaha mengeksploitasi kekejaman Israel itu menjadi jalan menuju simpati warga terhadap mereka.
Kita sedih, menangis menyaksikan anak-anak di Jalur Gaza terbunuh. Tapi itu sebenarnya risiko dari perang. Yang bisa kita lakukan sekarang dan sampai kapanpun, janganlah kita munculkan kata perang untuk membalas sebuah perang. *
Pokoknya Tol!
POKOKNYA, Tol! Dua kata itu mengingatkan saya kepada anak bungsu laki-laki yang berusia empat tahun. Tiap kali jalan bersama ia hampir pasti ngotot dibelikan mainan. Hanya ada dua pilihan mainan yang disukainya, mobil-mobilan atau refliika superman, batman, spiderman serta asesorisnya. Tak peduli di mana belinya. Beli di pedagang pinggir jalan atau di toko mainan. Di Mal atau pasar tradisional; ”Pokoknya... harus ada mainan”.
Rupanya, kata ”pokoknya..” sedang menjadi trend di mana-mana. Bukan hanya mengilhami anak-anak untuk menekan orangtuanya agar dikabulkan permintaannya, tapi juga orang dewasa. Tentu saja dalam perspektif yang lebih besar dan jumlah uang yang duperlukan sangat besar pula.
Jelang tutup tahun 2008 - usai Awang Faroek Ishak (AFI) dilantik menjadi Gubernur Kaltim, kalimat ’pokoknya...’ muncul dalam wacana pembangunan jalan Tol di Kaltim. ”pokoknya tol”.
Padahal, wacana itu telah menjadi polemik liar sejak beberapa tahun silam. Ide awalnya memang dari Awang Faroek Ishak (AFI) yang patut diduga saat itu dilontarkannya sebagai bagian strategi pribadi untuk meraih simpati publik. Jalan tol yang disebut-sebut itu adalah Balikpapan – Samarinda – Kutim - Bontang.
Rupanya, wacana itu mengendur ketika AFI benar-benar dipilih rakyat menjadi gubernur. Selain bukan pekerjaan mudah, memerlukan biaya sangat luar biasa besar karena dipastikan berada di atas angka Rp3 Triliun Kalau mengukur masa jabatan AFI yang lima tahun, maka setidaknya alokasi anggaran APBD Kaltim pada proyek ‘pokoknya tol’ di atas Rp600 Miliar per tahun.
Tak hilang akal, AFI pun memunculkan wacana baru; Jalan Tol Tenggarong – Samarinda. Ini sebagai pengganti kekecewaan warga sekitar Loa Kulu Kukar, karena pembangunan Bandara Sultan Kutai Berjaya (SKB) yang digagas Syaukani HR dulu dibatalkan Awang. SKB dianggap tidak etis karena berdekatan dengan calon Bandara Samarinda Baru Sungai Siring Samarinda.
Ibarat bermain bola, Awang terlihat piawai ’meliuk-liuk’ agar tujuan ”pokoknya tol” Balikpapan – Samarinda – Kutim – Bontang tercapai tanpa ada kontraversi. Toh, jalan tol Tenggarong – Samarinda hanya sekitar 30 kilometer, sehingga bisa cepat dirampungkan dalam tempo kerja 1 atau 2 tahun.
Siapa setuju ide itu? Kalangan pengusaha, pasti menyambut karena jalan tol adalah bagian dari kelancaran bisnis. Sedangkan bagi masyarakat, terutama yang berada di perbatasan dan pedalaman, proyek jalan tol melukai hati mereka. Bayangkan, jangankan jalan tol yang mulus dan bersih, sarana jalan yang terhubung di kampung mereka saja belum ada. Sebagian besar warga di pedalaman pasti kecewa, karena selama ini aspirasi mereka tidak diperhatikan. **
Rupanya, kata ”pokoknya..” sedang menjadi trend di mana-mana. Bukan hanya mengilhami anak-anak untuk menekan orangtuanya agar dikabulkan permintaannya, tapi juga orang dewasa. Tentu saja dalam perspektif yang lebih besar dan jumlah uang yang duperlukan sangat besar pula.
Jelang tutup tahun 2008 - usai Awang Faroek Ishak (AFI) dilantik menjadi Gubernur Kaltim, kalimat ’pokoknya...’ muncul dalam wacana pembangunan jalan Tol di Kaltim. ”pokoknya tol”.
Padahal, wacana itu telah menjadi polemik liar sejak beberapa tahun silam. Ide awalnya memang dari Awang Faroek Ishak (AFI) yang patut diduga saat itu dilontarkannya sebagai bagian strategi pribadi untuk meraih simpati publik. Jalan tol yang disebut-sebut itu adalah Balikpapan – Samarinda – Kutim - Bontang.
Rupanya, wacana itu mengendur ketika AFI benar-benar dipilih rakyat menjadi gubernur. Selain bukan pekerjaan mudah, memerlukan biaya sangat luar biasa besar karena dipastikan berada di atas angka Rp3 Triliun Kalau mengukur masa jabatan AFI yang lima tahun, maka setidaknya alokasi anggaran APBD Kaltim pada proyek ‘pokoknya tol’ di atas Rp600 Miliar per tahun.
Tak hilang akal, AFI pun memunculkan wacana baru; Jalan Tol Tenggarong – Samarinda. Ini sebagai pengganti kekecewaan warga sekitar Loa Kulu Kukar, karena pembangunan Bandara Sultan Kutai Berjaya (SKB) yang digagas Syaukani HR dulu dibatalkan Awang. SKB dianggap tidak etis karena berdekatan dengan calon Bandara Samarinda Baru Sungai Siring Samarinda.
Ibarat bermain bola, Awang terlihat piawai ’meliuk-liuk’ agar tujuan ”pokoknya tol” Balikpapan – Samarinda – Kutim – Bontang tercapai tanpa ada kontraversi. Toh, jalan tol Tenggarong – Samarinda hanya sekitar 30 kilometer, sehingga bisa cepat dirampungkan dalam tempo kerja 1 atau 2 tahun.
Siapa setuju ide itu? Kalangan pengusaha, pasti menyambut karena jalan tol adalah bagian dari kelancaran bisnis. Sedangkan bagi masyarakat, terutama yang berada di perbatasan dan pedalaman, proyek jalan tol melukai hati mereka. Bayangkan, jangankan jalan tol yang mulus dan bersih, sarana jalan yang terhubung di kampung mereka saja belum ada. Sebagian besar warga di pedalaman pasti kecewa, karena selama ini aspirasi mereka tidak diperhatikan. **
Tokoh Iklan
SEPANJANG jalan kota-kota di Kaltim mulai membuat sumpek. Sudut-sudut kota penuh dengan poster, baliho, spanduk iklan. Gambar-gambar orang dengan berbagai gaya dan kata-kata.
Publik disuguhkan iklan-iklan politik tanpa bobot. Figur yang ingin ’bekerja’ sebagai anggota DPRD dan DPR berdampingan fotonya dengan tokoh-tokoh nasional sekelas Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo, dll. Sedangkan calon ’pekerja’ DPD alias Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tampil tunggal dengan isu-isu kegemaran mereka.
Dari banyak foto-foto yang ada di berbagai baliho, spanduk dan poster, rasanya sedikit sekali yang benar-benar tokoh masyarakat yang dikenal konsisten dengan perjuangannya membela rakyat. Terbanyak, malahan, adalah tokoh tidak dikenal.
Nama calon pekerja politik itu tiba-tiba muncul. Seolah-olah mereka sudah menjadi tokoh masyarakat yang punya talenta. Seolah-olah mereka yang paling pantas mewakili rakyat.
Yang patut dipuji dari para tokoh ’iklan’ dadakan itu adalah keberanian mereka untuk tampil dan memohon kepada rakyat agar dipilih pada Pemilu nanti. Padahal, yang bersangkutan ada yang sama sekali tidak pernah berjuang untuk kepentingan rakyat. Bahkan ada yang tidak dikenal sama sekali, karena domisilinya pun bukan di Kaltim.
Sepertinya ketokohan seseorang bisa dibangun dengan iklan. Mereka terjebak dalam budaya instan. Langsung main di atas, tanpa melalui proses integritas diri dari bawah. Modalnya adalah duit untuk pasang iklan di televisi dan radio, surat kabar serta banner-banner di baliho, spanduk dan poster.
Kondisi saat ini, publik tak mudah tertarik dengan gambar-gambar para kandidat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mereka akan memilih figur yang dikenal secara langsung, dan dikenal sehari-hari karena telah memberikan kesan yang bagus dalam berbagai pertemuan. Sangat tak masuk akal kalau akhirnya ada calon droping dari Jakarta, tapi akhirnya duduk menjadi anggota DPR RI mewakili rakyat Kaltim.
Karena modal politik yang begitu mahal, maka para kandidat berupaya menggandeng investor yang ujung-ujungnya adalah kompromi mencari jalan korupsi, ketika kandidat itu gol masuk menjadi anggota dewan.
Apakah kandidat seperti itu yang diingingkan rakyat?
Untuk itu, publik juga perlu ’diboboti’ agar pilihan mereka lebih rasional. Agar ada perubahan yang lebih baik. Saatnya untuk mengabaikan pertautan tali saudara, suku dan agama. Karena akibat dari hubungan emosional dalam politik seperti itu telah memposisikan Indonesia seperti sekarang ini. Memposisikan kemiskinan yang angkanya terus membesar. **
Publik disuguhkan iklan-iklan politik tanpa bobot. Figur yang ingin ’bekerja’ sebagai anggota DPRD dan DPR berdampingan fotonya dengan tokoh-tokoh nasional sekelas Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo, dll. Sedangkan calon ’pekerja’ DPD alias Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tampil tunggal dengan isu-isu kegemaran mereka.
Dari banyak foto-foto yang ada di berbagai baliho, spanduk dan poster, rasanya sedikit sekali yang benar-benar tokoh masyarakat yang dikenal konsisten dengan perjuangannya membela rakyat. Terbanyak, malahan, adalah tokoh tidak dikenal.
Nama calon pekerja politik itu tiba-tiba muncul. Seolah-olah mereka sudah menjadi tokoh masyarakat yang punya talenta. Seolah-olah mereka yang paling pantas mewakili rakyat.
Yang patut dipuji dari para tokoh ’iklan’ dadakan itu adalah keberanian mereka untuk tampil dan memohon kepada rakyat agar dipilih pada Pemilu nanti. Padahal, yang bersangkutan ada yang sama sekali tidak pernah berjuang untuk kepentingan rakyat. Bahkan ada yang tidak dikenal sama sekali, karena domisilinya pun bukan di Kaltim.
Sepertinya ketokohan seseorang bisa dibangun dengan iklan. Mereka terjebak dalam budaya instan. Langsung main di atas, tanpa melalui proses integritas diri dari bawah. Modalnya adalah duit untuk pasang iklan di televisi dan radio, surat kabar serta banner-banner di baliho, spanduk dan poster.
Kondisi saat ini, publik tak mudah tertarik dengan gambar-gambar para kandidat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mereka akan memilih figur yang dikenal secara langsung, dan dikenal sehari-hari karena telah memberikan kesan yang bagus dalam berbagai pertemuan. Sangat tak masuk akal kalau akhirnya ada calon droping dari Jakarta, tapi akhirnya duduk menjadi anggota DPR RI mewakili rakyat Kaltim.
Karena modal politik yang begitu mahal, maka para kandidat berupaya menggandeng investor yang ujung-ujungnya adalah kompromi mencari jalan korupsi, ketika kandidat itu gol masuk menjadi anggota dewan.
Apakah kandidat seperti itu yang diingingkan rakyat?
Untuk itu, publik juga perlu ’diboboti’ agar pilihan mereka lebih rasional. Agar ada perubahan yang lebih baik. Saatnya untuk mengabaikan pertautan tali saudara, suku dan agama. Karena akibat dari hubungan emosional dalam politik seperti itu telah memposisikan Indonesia seperti sekarang ini. Memposisikan kemiskinan yang angkanya terus membesar. **
Langganan:
Postingan (Atom)