JELANG tutup tahun 2008, warga Kalimantan Timur dihadapkan pada asa baru yang original. Maklum, memasuki tahun 2009 daerah yang terkenal kaya sumber daya alam ini sudah punya seorang gubernur dan wakil yang baru pula. Yaitu Awang Faroek Ishak – Farid Wadjdy.
Harapan (asa) rakyat, so pasti ada perubahan. Rakyat yang hidupnya sudah mapan dan makmur, ingin bertahan dalam suasana aman dan tenang dan yang masih berada di garis kemiskinan ingin keluar dari penderitaan. ’Permainannya’ terasa amat sederhana.
Sebab hanya ada dua kelompok sosial yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang baru. Teorinya, kelompok mapan dengan kemampuan kapitalnya didorong untuk menghidupkan pasar yang menyerap tenaga kerja, sedangkan kelompok sosial miskin didorong untuk punya semangat mandiri. Beres.
Tiap pemimpin pasti punya teori yang normatif seperti itu. Tinggal bagaimana terapannya. Apakah fokus terbesar menolong kelompok miskin atau kelompok mapan? Agar yang mapan semakin kaya dan pada akhirnya dapat berguna untuk mempertahankan kedigdayaan kekuasaan pada suksesi lima tahun mendatang.
Awang Faroek Ishak juga bukan anak kemarin sore untuk urusan pemerintahan yang mensejahterakan rakyat. Ia sudah malang melintang sangat jauh, mulai dari Unmul sebagai dosen, anggota DPR RI selama 10 tahun, Kabiro Bappedalda Kantor Gubernur, Bupati Kutai Timur dan sekarang Gubernur Kaltim.
Ia pernah mendapat julukan CEO (Chief Executive Office) alias pejabat eksekutif tertinggi untuk kepeloporannya membangun Kutai Timur. Julukan itu untuk menggambarkan bagaimana pemikiran sang Bupati yang konfrehensif dalam membangun. Yang menggerakkan sektor-sektor swasta agar daerahnya cepat maju.
Tapi embel-embel yang menghimungi seperti itu tidaklah begitu berguna lagi untuk membangkitkan rakyat Kaltim. Sebab dampak program masa lalu sudah menguras APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk sektor perbaikan lingkungan. Bencana banjir, erosi yang memutus jalan-jalan provinsi dan kabupaten, dan pemanasan global yang mau tidak mau kian menyesakkan hidup kelompok sosial miskin.
Program mensawitkan hutan Kaltim juga bagian dari sumbangan pemanasan global. Begitu pula pertambangan batubara yang tidak mempedulikan reklamasi areal paska tambang. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Begitu kata Rizal Mallarangeng ketika mencoba menjadi calon Presiden RI. Gubernur Kaltim yang baru pun tak perlu pesimistis dengan situasi yang terlanjur hancur. Justru inilah saatnya berkarya, memberikan yang terbaik untuk rakyat Kaltim. *
Selasa, 03 Maret 2009
Bupati Paser
PEKAN tadi saya berkunjung ke Kabupaten Paser. Perjalanan dari Kota Samarinda lumayan jauh – sekitar 260 Kilometer. Karena pakai mobil sendiri, nyetir sendiri, ditemani dua rekan kerja, perjalanan melintas tiga daerah Balikpapan – Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, terasa enjoy saja.
Mulai Balikpapan saya merasakan romantisme politis. Seperti kita tahu, Balikpapan punya Imdaad Hamid – Rizal Effendi sebagai walikota dan wakilnya. Mereka adalah pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilwali pertama pada 28 Maret 2006.
Walau PDI Perjuangan sebagai pemenang, saya tak merasakan ada yang berlebihan atau ephoria partai atas kemenangan itu. Misalnya di jaman Orba ketika Golkar berkuasa, nyaris warna kuning – warna partai - mendominasi wajah kota.
Begitu pula ketika kami tiba di Penajam Paser Utara. Kita semua tahu kalau di kabupaten itu Partai Golkar pada Pilbup 26 Mei 2008 berhasil menang mengusung Bupati Andi Harahap dan wakilnya Mustaqiem. Walau menang, Golkar di sana belum ’bergaya’ menguningkan kabupaten tersebut.
Yang agak beda adalah ketika kami memasuki wilayah di Kabupaten Paser. Daerah ujung Kaltim itu kini dikuasai oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang pada Pilkada 29 Juni 2005, rakyatnya memilih pasangan Bupati dan wakil, Ridwan Suwidi – Hatta Garit.
Ada romantisme politik di kawasan yang terkenal dengan perkebunan sawit itu. Sejak memasuki desa-desa di kabupaten tersebut, nyaris semua fasilitas publik berwarna hijau. Masjid-masjid, mushola, gedung sekolah, jembatan besi, gedung instansi, dan lainnya, secara sengaja dicat dengan warna hijau yang identik dengan warna kebesaran PPP.
Saya cukup mengenal Ridwan Suwidi karena lebih 20 tahun ia menjadi anggota DPRD Kaltim di Samarinda. Ia termasuk politisi yang gigih ketika memperjuangkan anggaran untuk konstituennya di Kabupaten Pasir. Perjuangannya tidak pernah ’terbungkus’ agenda lain, apalagi untuk kepentingan pribadi. Maka, tidak terlalu mengejutkan lagi kalau akhirnya Ridwan yang waktu itu usianya sudah 70 tahun (sekarang 73 tahun) dipilih rakyat Kabupaten Pasir (sekarang bernama Paser) lewat pemilihan secara langsung.
Yang mengejutkan karena dijaman pemerintahannya justru keluar kebijakan menyeragamkan sarana-sarana publik itu dengan warna hijau. Pemkab Paser membungkusnya dengan program Hijau Berbunga Bersih Sehat (HBBS), yang diluncurkan sejak tahun 2007.
Ya, sebagian orang – barangkali - mengatakan apa arti sebuah warna. Tapi sebenarnya warna sudah menjadi simbol demokrasi, di mana rakyat yang multipartai, plural, menjadi kian terkotak-kotak dibuatnya. Ketika saya bertanya dengan sejumlah politisi, umumnya mereka seide tidak suka dengan keseragaman yang cendrung menguatkan PPP itu. *
Mulai Balikpapan saya merasakan romantisme politis. Seperti kita tahu, Balikpapan punya Imdaad Hamid – Rizal Effendi sebagai walikota dan wakilnya. Mereka adalah pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilwali pertama pada 28 Maret 2006.
Walau PDI Perjuangan sebagai pemenang, saya tak merasakan ada yang berlebihan atau ephoria partai atas kemenangan itu. Misalnya di jaman Orba ketika Golkar berkuasa, nyaris warna kuning – warna partai - mendominasi wajah kota.
Begitu pula ketika kami tiba di Penajam Paser Utara. Kita semua tahu kalau di kabupaten itu Partai Golkar pada Pilbup 26 Mei 2008 berhasil menang mengusung Bupati Andi Harahap dan wakilnya Mustaqiem. Walau menang, Golkar di sana belum ’bergaya’ menguningkan kabupaten tersebut.
Yang agak beda adalah ketika kami memasuki wilayah di Kabupaten Paser. Daerah ujung Kaltim itu kini dikuasai oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang pada Pilkada 29 Juni 2005, rakyatnya memilih pasangan Bupati dan wakil, Ridwan Suwidi – Hatta Garit.
Ada romantisme politik di kawasan yang terkenal dengan perkebunan sawit itu. Sejak memasuki desa-desa di kabupaten tersebut, nyaris semua fasilitas publik berwarna hijau. Masjid-masjid, mushola, gedung sekolah, jembatan besi, gedung instansi, dan lainnya, secara sengaja dicat dengan warna hijau yang identik dengan warna kebesaran PPP.
Saya cukup mengenal Ridwan Suwidi karena lebih 20 tahun ia menjadi anggota DPRD Kaltim di Samarinda. Ia termasuk politisi yang gigih ketika memperjuangkan anggaran untuk konstituennya di Kabupaten Pasir. Perjuangannya tidak pernah ’terbungkus’ agenda lain, apalagi untuk kepentingan pribadi. Maka, tidak terlalu mengejutkan lagi kalau akhirnya Ridwan yang waktu itu usianya sudah 70 tahun (sekarang 73 tahun) dipilih rakyat Kabupaten Pasir (sekarang bernama Paser) lewat pemilihan secara langsung.
Yang mengejutkan karena dijaman pemerintahannya justru keluar kebijakan menyeragamkan sarana-sarana publik itu dengan warna hijau. Pemkab Paser membungkusnya dengan program Hijau Berbunga Bersih Sehat (HBBS), yang diluncurkan sejak tahun 2007.
Ya, sebagian orang – barangkali - mengatakan apa arti sebuah warna. Tapi sebenarnya warna sudah menjadi simbol demokrasi, di mana rakyat yang multipartai, plural, menjadi kian terkotak-kotak dibuatnya. Ketika saya bertanya dengan sejumlah politisi, umumnya mereka seide tidak suka dengan keseragaman yang cendrung menguatkan PPP itu. *
Banjir dan Tambang
BULAN November 2008 lalu, dua kali sudah Kota Samarinda dilanda banjir. Ada sekitar 50 ribu jiwa yang harus meratap sedih, karena rumah dan lingkungan sekitar nyaris tenggelam.
Banjir tahun ini tergolong parah, dan orang cenderung mencari-cari alasan dengan mengkaitkan peristiwa banjir tahun 1998 yang juga cukup dahsyat. Karena rentang waktu berselisih 10 tahun, maka enak menganalogikan bahwa banjir tahun 2008 sebagai; bencana 10 tahunan.
Saya hanya mampu tersenyum ketika membaca surat kabar yang memberitakan pejabat pemerintahan yang memberikan alasan itu. Terbersit dalam hati; kalau peristiwa banjir besar ini terjadi tahun 2010, maka pasti pejabat juga beralasan kalau banjir tersebut sebagai gejala alam ’siklus duabelas tahunan’.
Tiba-tiba saja semua orang; pejabat, pengusaha, pedagang soto, ibu-ibu jadi ’tukang’ analis banjir. Mereka berteori tentang sumber banjir, membahas meteorologi dan yang paling sering adalah mencari ’kambing hitam’ terjadinya bencana lingkungan itu. Nah, kalau sudah bicara lingkungan, maka yang kena tuding adalah eksploitasi tambang batubara yang memang menggila di Kaltim.
Bayangkan, saat ini sudah ada 750 perusahaan yang berusaha batubara di Kaltim. Mulai dari yang kecil-kecil berizin Kuasa Pertambangan (KP), sampai yang izinnya dari Pemerintah Pusat yaitu PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Untuk KP yang izin dari Bupati dan Walikota ada sekitar 200 perusahaan yang eksploitasi.
”Pokoknya pertambangan harus ditutup,” kata seseorang. Kemudian dari sebelah lainnya juga mengomel; ”Izin tambang harus dievaluasi”. ”Izin perusahaan tambang bernuansa KKN,” kata suara lainnya.
Rakyat Kaltim sudah lama gelisah dengan sistim pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dulu, rakyat digelisahkan oleh begitu bersemangatnya pemerintah memberikan izin menebang hutan, sekarang di sektor tambang. Kedua sektor ini adalah sumber penyebab banjir dan bencana lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.
Banjir yang sedang melanda Kota Samarinda dan juga beberapa daerah di Indonsia, momentum yang bagus untuk ’mengaudit’ kembali lingkungan, sekaligus mengevaluasi pemberian izin pertambangan batubara di Kaltim.
Para bupati dan walikota harus bisa ngerem nafsu memberikan izin pertambangan, karena kontribusi kerusakan lingkungan ternyata lebih besar dari pada aspek keuntungan daerah. Karena aspek kerusakan lingkugan lebih besar dari keuntungan, maka izin mengelola sumber daya alam tidak bisa hanya dari stakeholder lokal atau bupati dan walikota saja. Logisnya, izin mengelola sumber daya alam harus melewati pintu multi stakeholder, dimulai dari tingkat lokal, regional dan nasional. Ayo, selamatkan bumi Kaltim!
Banjir dan Tambang
BULAN November 2008 lalu, dua kali sudah Kota Samarinda dilanda banjir. Ada sekitar 50 ribu jiwa yang harus meratap sedih, karena rumah dan lingkungan sekitar nyaris tenggelam.
Banjir tahun ini tergolong parah, dan orang cenderung mencari-cari alasan dengan mengkaitkan peristiwa banjir tahun 1998 yang juga cukup dahsyat. Karena rentang waktu berselisih 10 tahun, maka enak menganalogikan bahwa banjir tahun 2008 sebagai; bencana 10 tahunan.
Saya hanya mampu tersenyum ketika membaca surat kabar yang memberitakan pejabat pemerintahan yang memberikan alasan itu. Terbersit dalam hati; kalau peristiwa banjir besar ini terjadi tahun 2010, maka pasti pejabat juga beralasan kalau banjir tersebut sebagai gejala alam ’siklus duabelas tahunan’.
Tiba-tiba saja semua orang; pejabat, pengusaha, pedagang soto, ibu-ibu jadi ’tukang’ analis banjir. Mereka berteori tentang sumber banjir, membahas meteorologi dan yang paling sering adalah mencari ’kambing hitam’ terjadinya bencana lingkungan itu. Nah, kalau sudah bicara lingkungan, maka yang kena tuding adalah eksploitasi tambang batubara yang memang menggila di Kaltim.
Bayangkan, saat ini sudah ada 750 perusahaan yang berusaha batubara di Kaltim. Mulai dari yang kecil-kecil berizin Kuasa Pertambangan (KP), sampai yang izinnya dari Pemerintah Pusat yaitu PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Untuk KP yang izin dari Bupati dan Walikota ada sekitar 200 perusahaan yang eksploitasi.
”Pokoknya pertambangan harus ditutup,” kata seseorang. Kemudian dari sebelah lainnya juga mengomel; ”Izin tambang harus dievaluasi”. ”Izin perusahaan tambang bernuansa KKN,” kata suara lainnya.
Rakyat Kaltim sudah lama gelisah dengan sistim pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dulu, rakyat digelisahkan oleh begitu bersemangatnya pemerintah memberikan izin menebang hutan, sekarang di sektor tambang. Kedua sektor ini adalah sumber penyebab banjir dan bencana lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.
Banjir yang sedang melanda Kota Samarinda dan juga beberapa daerah di Indonsia, momentum yang bagus untuk ’mengaudit’ kembali lingkungan, sekaligus mengevaluasi pemberian izin pertambangan batubara di Kaltim.
Para bupati dan walikota harus bisa ngerem nafsu memberikan izin pertambangan, karena kontribusi kerusakan lingkungan ternyata lebih besar dari pada aspek keuntungan daerah. Karena aspek kerusakan lingkugan lebih besar dari keuntungan, maka izin mengelola sumber daya alam tidak bisa hanya dari stakeholder lokal atau bupati dan walikota saja. Logisnya, izin mengelola sumber daya alam harus melewati pintu multi stakeholder, dimulai dari tingkat lokal, regional dan nasional. Ayo, selamatkan bumi Kaltim!
Banjir tahun ini tergolong parah, dan orang cenderung mencari-cari alasan dengan mengkaitkan peristiwa banjir tahun 1998 yang juga cukup dahsyat. Karena rentang waktu berselisih 10 tahun, maka enak menganalogikan bahwa banjir tahun 2008 sebagai; bencana 10 tahunan.
Saya hanya mampu tersenyum ketika membaca surat kabar yang memberitakan pejabat pemerintahan yang memberikan alasan itu. Terbersit dalam hati; kalau peristiwa banjir besar ini terjadi tahun 2010, maka pasti pejabat juga beralasan kalau banjir tersebut sebagai gejala alam ’siklus duabelas tahunan’.
Tiba-tiba saja semua orang; pejabat, pengusaha, pedagang soto, ibu-ibu jadi ’tukang’ analis banjir. Mereka berteori tentang sumber banjir, membahas meteorologi dan yang paling sering adalah mencari ’kambing hitam’ terjadinya bencana lingkungan itu. Nah, kalau sudah bicara lingkungan, maka yang kena tuding adalah eksploitasi tambang batubara yang memang menggila di Kaltim.
Bayangkan, saat ini sudah ada 750 perusahaan yang berusaha batubara di Kaltim. Mulai dari yang kecil-kecil berizin Kuasa Pertambangan (KP), sampai yang izinnya dari Pemerintah Pusat yaitu PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Untuk KP yang izin dari Bupati dan Walikota ada sekitar 200 perusahaan yang eksploitasi.
”Pokoknya pertambangan harus ditutup,” kata seseorang. Kemudian dari sebelah lainnya juga mengomel; ”Izin tambang harus dievaluasi”. ”Izin perusahaan tambang bernuansa KKN,” kata suara lainnya.
Rakyat Kaltim sudah lama gelisah dengan sistim pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dulu, rakyat digelisahkan oleh begitu bersemangatnya pemerintah memberikan izin menebang hutan, sekarang di sektor tambang. Kedua sektor ini adalah sumber penyebab banjir dan bencana lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.
Banjir yang sedang melanda Kota Samarinda dan juga beberapa daerah di Indonsia, momentum yang bagus untuk ’mengaudit’ kembali lingkungan, sekaligus mengevaluasi pemberian izin pertambangan batubara di Kaltim.
Para bupati dan walikota harus bisa ngerem nafsu memberikan izin pertambangan, karena kontribusi kerusakan lingkungan ternyata lebih besar dari pada aspek keuntungan daerah. Karena aspek kerusakan lingkugan lebih besar dari keuntungan, maka izin mengelola sumber daya alam tidak bisa hanya dari stakeholder lokal atau bupati dan walikota saja. Logisnya, izin mengelola sumber daya alam harus melewati pintu multi stakeholder, dimulai dari tingkat lokal, regional dan nasional. Ayo, selamatkan bumi Kaltim!
Ngatijan-Hafid
DUA tokoh ini punya peranan penting membangun Kabupaten Nunukan. Ngatijan Ahmadi sebagai Ketua DPRD dan Hafid (HA Hafid Achmad) menjadi bupatinya. Dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah keduanya menyandang predikat pejabat politik pemerintahan. Sedangkan dalam istilah trias politika, Ngatijan adalah agen legislatif dan Hafid agen eksekutif.
Begitu pentingnya peranan kedua tokoh ini, sampai-sampai (mestinya) tidak satupun item anggaran pembangunan bisa terlaksanakan tanpa melalui persetujuan kedua tokoh ini. Hafid yang mengusulkan, Ngatijan yang menggolkan – tentu setelah berunding dengan komisi-komisi di DPRD.
Dengan pertautan jabatan yang amat penting itu, logisnya keduanya saling bahu membahu membangun daerah. Menyingkirkan kepentingan pribadi dan golongan, serta menjadi panutan rakyat yang memberikan amanat.
Sayangnya tidak semua yang ideal itu bisa terwujudkan. Hubungan eksekutif – legislatif yang mestinya saling menghormati, justru kerap memunculkan ego kekuasaan. Saling bersikap sebagai penguasa, bukan berbagi dalam kesetaraan kekuasaan.
Implementasi terjadinya ’ego kekuasaan’ itu tercermin dalam pembangunan Kabupaten Nunukan. Seperti yang saya baca dalam pemberitaan media massa, misalnya anggota dewan yang terkejut dengan proyek ’siluman’ karena secara tiba-tiba muncul tanpa pernah dibahas anggarannya oleh dewan.
Lalu, kegiatan proyek di lahan hutan yang belum mendapat ijin alih fungsi, serta lemahnya dewan atau ’tidak bergiginya’ legislatif melakukan fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan hanya dianggap menjadi bagian ritual kegiatan belaka, tanpa ada konsekwensi yang diberikan legislatif terhadap pemerintah.
Padahal, DPRD bisa saja memberikan ganjaran konsekwensi dengan cara ’memainkan’ instrumen APBD, bahkan mencoret berbagai item proyek dan kegiatan pemerintah kalau dalam analisanya hanya menjadi kegiatan mubajir.
Dalam kepemimpinan Ngatijan-Hafid sebenarnya adalah kesempatan untuk memulai memberikan dinamika itu. ’Dwi politika’ ini harus membuktikan berbeda dengan masa sebelumnya di mana waktu itu peran DPRD hanya sebatas ’tukang’ leges APBD saja.
DPRD saat ini punya kesempatan untuk memainkan isu tertangkapnya sejumlah pejabat sebagai bagian kelemahan pemerintahan. Kelemahan pemerintahan itu membuat kebocoran anggaran dan akhirnya rakyat yang dirugikan. Sementara eksekutif juga patut bercermin diri, tidak perlu lagi mengedepankan ego kekuasaan. **
Begitu pentingnya peranan kedua tokoh ini, sampai-sampai (mestinya) tidak satupun item anggaran pembangunan bisa terlaksanakan tanpa melalui persetujuan kedua tokoh ini. Hafid yang mengusulkan, Ngatijan yang menggolkan – tentu setelah berunding dengan komisi-komisi di DPRD.
Dengan pertautan jabatan yang amat penting itu, logisnya keduanya saling bahu membahu membangun daerah. Menyingkirkan kepentingan pribadi dan golongan, serta menjadi panutan rakyat yang memberikan amanat.
Sayangnya tidak semua yang ideal itu bisa terwujudkan. Hubungan eksekutif – legislatif yang mestinya saling menghormati, justru kerap memunculkan ego kekuasaan. Saling bersikap sebagai penguasa, bukan berbagi dalam kesetaraan kekuasaan.
Implementasi terjadinya ’ego kekuasaan’ itu tercermin dalam pembangunan Kabupaten Nunukan. Seperti yang saya baca dalam pemberitaan media massa, misalnya anggota dewan yang terkejut dengan proyek ’siluman’ karena secara tiba-tiba muncul tanpa pernah dibahas anggarannya oleh dewan.
Lalu, kegiatan proyek di lahan hutan yang belum mendapat ijin alih fungsi, serta lemahnya dewan atau ’tidak bergiginya’ legislatif melakukan fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan hanya dianggap menjadi bagian ritual kegiatan belaka, tanpa ada konsekwensi yang diberikan legislatif terhadap pemerintah.
Padahal, DPRD bisa saja memberikan ganjaran konsekwensi dengan cara ’memainkan’ instrumen APBD, bahkan mencoret berbagai item proyek dan kegiatan pemerintah kalau dalam analisanya hanya menjadi kegiatan mubajir.
Dalam kepemimpinan Ngatijan-Hafid sebenarnya adalah kesempatan untuk memulai memberikan dinamika itu. ’Dwi politika’ ini harus membuktikan berbeda dengan masa sebelumnya di mana waktu itu peran DPRD hanya sebatas ’tukang’ leges APBD saja.
DPRD saat ini punya kesempatan untuk memainkan isu tertangkapnya sejumlah pejabat sebagai bagian kelemahan pemerintahan. Kelemahan pemerintahan itu membuat kebocoran anggaran dan akhirnya rakyat yang dirugikan. Sementara eksekutif juga patut bercermin diri, tidak perlu lagi mengedepankan ego kekuasaan. **
Track Record
PEKAN tadi saya mendapat kabar kalau Rizal Malarangeng mundur dari niatnya mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Setelah sejak bulan Juli berkampanye melalui iklan televisi dan baliho, media internet dan radio serta berbagai surat kabar, Rizal merasa dirinya masih belum mendapat tempat di masyarakat.
Mundurnya Rizal setelah melihat dengan jelas bahwa hasil polling berbagai lembaga riset, tidak juga mendongkrak namanya menyamai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati, Jusuf Kalla, Prabowo, Sultan Hamengkubuwono, Wiranto dan Amien Rais. Nama-nama tokoh jadul alias jaman dulu masih paling populer.
Buat saya, Rizal telah membuktikan dirinya sebagai tokoh muda yang rasional. Ia tidak memaksakan kehendak ketika rakyat – sesuai bukti ilmiah poling – tidak memberikan dukungan terhadapnya. Lebih baik mundur dari sekarang.
Tapi pertanyaannya adalah mengapa rakyat Indonesia tidak tertarik dengan Rizal? Justru masih memilih calon pemimpin yang jadul? Apakah fenomena Barack Obama yang terpilih menjadi Presiden ke-44 Amerika di usia 46 tahun tak berhasil mempengaruhi rakyat Indonesia tentang perlunya tokoh muda sebagai pemimpin?
Mencari jawaban itu, akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan; bahwa seorang pemimpin bukan ditentukan issue tua atau mudanya calon itu. Tetapi masyarakat melihat dari talenta, track record atau rekam jejak dan keberpihakan kepada rakyat.
Tokoh-tokoh tua bukan mucul begitu saja. Mereka telah merintis karir politik itu sejak lama dan menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat. Sedangkan Rizal baru memulainya – setidaknya baru dikenal publik - ketika ia tampil sebagai seorang pengamat di televisi dan juga sebagai penulis. Bahkan ia kalah populer dari kakak kandungnya sendiri Andi Alfian Malarangeng. Ia terlalu berani untuk bermain di domain RI 1 – istilah untuk jabatan Presiden.
Saya jadi terbayang dengan calon-calon legislative yang bakal bertarung dalam Pemilu bulan April 2009 nanti. Di kota saya – Samarinda – sudah terpampang berbagai poster, baliho dan juga spanduk yang memajang foto-foto calon tersebut. Ada calon untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon DPR RI, DPRD Kaltim dan calon DPRD Kota Samarinda. Anehnya, sebagian besar calon yang fotonya terpajang itu belum saya kenal. Saya tidak tahu apa track record dan karya nyata calon-calon itu di masyarakat.
Di beberapa partai, saya juga menyaksikan munculnya calon legislatif yang sebagian besar adalah anggota keluarga dari sang ketua partai. Ada istri, anak, keponakan dan mantu. Semua dipasang di nomor jadi atau nomor satu dari daerah yang berbeda-beda. Artinya kalau ‘usaha’ ketua partai itu berhasil, maka di lembaga legislative itu ada kekuasaan sebuah keluarga. Wah!
Mundurnya Rizal setelah melihat dengan jelas bahwa hasil polling berbagai lembaga riset, tidak juga mendongkrak namanya menyamai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati, Jusuf Kalla, Prabowo, Sultan Hamengkubuwono, Wiranto dan Amien Rais. Nama-nama tokoh jadul alias jaman dulu masih paling populer.
Buat saya, Rizal telah membuktikan dirinya sebagai tokoh muda yang rasional. Ia tidak memaksakan kehendak ketika rakyat – sesuai bukti ilmiah poling – tidak memberikan dukungan terhadapnya. Lebih baik mundur dari sekarang.
Tapi pertanyaannya adalah mengapa rakyat Indonesia tidak tertarik dengan Rizal? Justru masih memilih calon pemimpin yang jadul? Apakah fenomena Barack Obama yang terpilih menjadi Presiden ke-44 Amerika di usia 46 tahun tak berhasil mempengaruhi rakyat Indonesia tentang perlunya tokoh muda sebagai pemimpin?
Mencari jawaban itu, akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan; bahwa seorang pemimpin bukan ditentukan issue tua atau mudanya calon itu. Tetapi masyarakat melihat dari talenta, track record atau rekam jejak dan keberpihakan kepada rakyat.
Tokoh-tokoh tua bukan mucul begitu saja. Mereka telah merintis karir politik itu sejak lama dan menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat. Sedangkan Rizal baru memulainya – setidaknya baru dikenal publik - ketika ia tampil sebagai seorang pengamat di televisi dan juga sebagai penulis. Bahkan ia kalah populer dari kakak kandungnya sendiri Andi Alfian Malarangeng. Ia terlalu berani untuk bermain di domain RI 1 – istilah untuk jabatan Presiden.
Saya jadi terbayang dengan calon-calon legislative yang bakal bertarung dalam Pemilu bulan April 2009 nanti. Di kota saya – Samarinda – sudah terpampang berbagai poster, baliho dan juga spanduk yang memajang foto-foto calon tersebut. Ada calon untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon DPR RI, DPRD Kaltim dan calon DPRD Kota Samarinda. Anehnya, sebagian besar calon yang fotonya terpajang itu belum saya kenal. Saya tidak tahu apa track record dan karya nyata calon-calon itu di masyarakat.
Di beberapa partai, saya juga menyaksikan munculnya calon legislatif yang sebagian besar adalah anggota keluarga dari sang ketua partai. Ada istri, anak, keponakan dan mantu. Semua dipasang di nomor jadi atau nomor satu dari daerah yang berbeda-beda. Artinya kalau ‘usaha’ ketua partai itu berhasil, maka di lembaga legislative itu ada kekuasaan sebuah keluarga. Wah!
Track Record
Mundurnya Rizal setelah melihat dengan jelas bahwa hasil polling berbagai lembaga riset, tidak juga mendongkrak namanya menyamai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati, Jusuf Kalla, Prabowo, Sultan Hamengkubuwono, Wiranto dan Amien Rais. Nama-nama tokoh jadul alias jaman dulu masih paling populer.
Buat saya, Rizal telah membuktikan dirinya sebagai tokoh muda yang rasional. Ia tidak memaksakan kehendak ketika rakyat – sesuai bukti ilmiah poling – tidak memberikan dukungan terhadapnya. Lebih baik mundur dari sekarang.
Tapi pertanyaannya adalah mengapa rakyat
Mencari jawaban itu, akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan; bahwa seorang pemimpin bukan ditentukan issue tua atau mudanya calon itu. Tetapi masyarakat melihat dari talenta, track record atau rekam jejak dan keberpihakan kepada rakyat.
Tokoh-tokoh tua bukan mucul begitu saja. Mereka telah merintis karir politik itu sejak lama dan menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat. Sedangkan Rizal baru memulainya – setidaknya baru dikenal publik - ketika ia tampil sebagai seorang pengamat di televisi dan juga sebagai penulis. Bahkan ia kalah populer dari kakak kandungnya sendiri Andi Alfian Malarangeng. Ia terlalu berani untuk bermain di domain RI 1 – istilah untuk jabatan Presiden.
Saya jadi terbayang dengan calon-calon legislative yang bakal bertarung dalam Pemilu bulan April 2009 nanti. Di
Di beberapa partai, saya juga menyaksikan munculnya calon legislatif yang sebagian besar adalah anggota keluarga dari sang ketua partai.
Langganan:
Postingan (Atom)