Tarakan

Oleh: Charles Siahaan

KOTA Tarakan di tangan Jusuf SK memang mengalami perubahan. Tapi patut diingat pertumbuhan yang terjadi beriringan dengan naiknya anggaran pemerintah setelah otonomi daerah bergulir tahun 2001.

Meskipun Kota Tarakan termasuk kebagian APBD paling kecil dibanding kabupaten / kota lain di Kaltim, tetapi angkanya sudah cukup besar karena setiap tahun selalu berada di atas angka Rp500 Miliar. Modal APBD itu sudah cukup untuk menguatkan pemerintahan, sehingga menjadi motor penggerak semua lini.

Yang patut dipuji adalah kebijakan yang dimunculkan Jusuf SK berusaha sekali untuk membangun partisipasi pengusaha. Ia telah berhasil memancing uang-uang para pengusaha agar tidak sekedar ditaruh di bank, tetapi diinvestasikan dalam sektor kebutuhan dasar dan kebutuhan kemewahan publik.

Sektor kebutuhan publik adalah listrik yang sejak berdirinya Kota Tarakan sudah bermasalah, karena PLN memang tidak mampu memasok seluruh kebutuhan. Jusuf SK pandai memikat swasta, hingga pada akhirnya keluar dari kekakuan aturan kelistrikan yang berlaku di negeri ini. Kini, soal kebutuhan pemenuhan listrik di Tarakan termasuk yang terbaik di Kaltim.

Sedangkan dalam sektor kemewahan publik adalah berdirinya mall dan hotel berbintang di kota utara Kaltim itu. Kemudian masuk KFC alias Kentucky Fried Chicken untuk membenahi persaingan bisnis kuliner, yang selama ini didominasi “nasi tim ayam” dan ikan bakar/goreng.

Jusuf yang seorang dokter nampak sekali sangat memahami bagaimana posisi Kota Tarakan sebagai urat nadi perekonomian daerah-daerah lain di sekitarnya. Ia menjadi kota persinggahan semua warga yang ingin melakukan perjalanan ke kota lain, termasuk ke Jakarta, Surabaya, Manado dan Makassar. Bukan sudah ada penerbangan internasional ke Tawau dan Kinabalu Malaysia. Itu sebabnya ia menciptakan “Singapura Kecil” sebagai motivasi dan arah pembangunan Kota Tarakan.

Tapi tak ada keberhasilan yang berjalan mulus. Sukses menggandeng swasta biasanya akan memunculkan kongkalikong baru, yang intinya adalah bagaimana bisa memberikan keuntungan kepada si pengusaha sebesar-besarnya. Caranya adalah dengan menggunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya. Misalnya dengan bermain dalam ’tukar guling’ asset Pemkot sehingga beralih ke swasta.

Sudah rahasia umum kalau kini sejumlah kongsi bisnis yang terekat oleh kebijakan Walikota Tarakan Jusuf SK, mulau menuai masalah. Antar mereka menuai ketidakcocokan yang biasanya disebabkan sumber pendapatan yang tidak semestinya.

Tudingan kongkalikong, konspirasi penguasa – pengusaha masih berlanjut manakala tercium sikap ngotot pemerintah untuk memberi izin pertambangan batubara di Pulau Tarakan. Lagi-lagi publik telah mencium sikap itu sebagai bagian terjeratnya Jusuf SK dalam lingkaran para bos. Apalagi ia sedang merintis perjalanan politik menuju kursi Gubernur Kaltim, sehingga hubungan dengan para bos sebagai sumber pendanaan politik kelak patut mulai dipikirkan dari sekarang.

Apapun yang sedang terjadi di Kota Tarakan, pemimpin Kota Tarakan kelak – sepeninggal Jusuf SK yang berakhir masa jabatannya pada pertengahan 2008 ini – masih patut berjuang mewujudkan kerangka yang telah dibuat Jusuf SK. **