Kemegahan Kaltim

Oleh: Charles Siahaan

MEGAH, mewah. Itu opini yang terbangun setelah menyaksikan upacara pembukaan PON XVII di Stadion Utama Palaran Samarinda, Sabtu (6/7) lalu. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama istri dan sejumlah Menteri ikut menjadi saksi mata kemegahan itu.

Di situasi harga minyak mentah telah melonjak mendekati angka US$ 150 per barel yang berarti semakin besar subsidi pemerintah, tapi ‘hari gene’ masih ada perhelatan super mewah di bumi Kalimantan Timur.Tercatat, setidaknya Rp4,5 triliun uang yang bersumber dari APBD Kaltim digelontorkan sejak persiapan mendirikan venues-venues sampai penyelenggaraan PON.

Sebuah kemegahan memang mahal harganya. Bahkan ada yang berpendapat untuk pesta PON, Kaltim wajib membuktikan sebagai yang terbaik; ’’biar tekor yang penting kesohor”. Tidak apa-apa dana APBD dihabiskan untuk itu, toh 50 tahun ke depan belum tentu daerah ini menyelenggarakan kembali even tersebut.

”Biar tekor asal kesohor” boleh jadi adalah sikap mental peninggalan era Orde Baru. Lantaran sistim sentralistik pemerintahan yang berakibat tidak meratanya pembangunan sarana dan prasarana di provinsi dan kabupaten / kota.

Dana-dana pembangunan dikonsentrasikan lebih dari 60 persen APBN untuk pembangunan fisik di Pulau Jawa. Itu sebabnya, tidak heran kalau daerah-daerah di sana menjadi daerah ’saudara tua’ yang lebih dulu berkembang, dengan hasil produksi juga mudah terdistribusi. Bandingkan dengan Kalimantan yang antar propinsi saja belum bisa tersambung semua, apalagi antar kabupaten dan kecamatan.

Orang-orang daerah benar-benar dahaga. Mereka ingin keluar dari lingkar kemiskinan dan menikmati kesetaraan dengan ’saudara tuanya’. Kemegahan dan kemewahan peradaban yang sudah dinikmati orang-orang kota, ingin pula dirasakan oleh warga di kabupaten/kota lainnya. Muncul hasrat, pemberontakan diri bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta.

Jawaban itu ada di otonomi daerah. Kebijakan yang berpindah dari dominasi pemerintah pusat ke daerah. Euphoria itu yang pada akhirnya membuat keberanian rakyat di Palembang dan Kaltim mengangkat tangan sebagai tuan rumah PON. Keberanian yang tidak pernah terpikirkan di era Orde Baru.

Cukupkah dengan euphoria itu? Tentu tidak. Daerah-daerah kaya penghasil minyak patut bersatu padu untuk terus memantapkan hati, bahwa hasil bumi Kaltim memang sebesar-besarnya untuk rakyat Kaltim. Bukan untuk pembangunan Pulau Jawa lagi. *

PON

Oleh: Charles Siahaan

Setiba di Stasion Kereta Api Gambir Jakarta dari perjalanan malam Yogyakarta, saya merasa dipermalukan oleh seorang lelaki paruh baya. Ketika itu ia sedang melakukan reservasi hotel di sebuah konter.

”Dari Jakarta saya mau ke Kaltim. Ada hotel yang bagus nggak di sana,” kata lelaki itu kepada petugas di konter reservasi hotel.

Mendengar kalimat tersebut, spontan muncul emosi. Tapi saya cepat menutupi dengan menyapa ramah; ”oh, bapak mau ke Kaltim ya. Ke Balikpapan atau Samarinda Pak. Banyak kok hotel yang bagus di sana,” ucap saya sambil menyebut nama sejumlah hotel berbintang di kedua kota tersebut, sambil pula mengenalkan diri sebagai orang Kaltim.

Tiba-tiba lelaki itu nyerocos tentang persiapan Kaltim menjadi tuan rumah PON XVII yang menurut sisi pandangnya belum siap. Rupanya lelaki ini adalah salah seorang official dari kontingen Jawa Barat yang bakal mengecek semua keperluan akomodasi dan transportasi rombongan Jabar di Kaltim. ”Kaltim nggak siap. Itu stadionnya aja masih gersang,” ujarnya, seraya mengatakan walau belum pernah melihat langsung, tapi sudah mendengar kabar ketidaksiapan tersebut.

Entah kenapa tiba-tiba ada panggilan hati bahwa Kaltim tidak patut ’dipermalukan’ begitu. Walaupun dalam keseharian sebagai seorang jurnalis yang biasa melakukan kritik tentang belum siapnya Kaltim menyelenggarakan PON, tapi ketika orang dari Jawa Barat yang mengatakan ketidaksiapan tersebut, terasa membuat hati tidak menerimanya. Ada dorongan kuat untuk membela Kaltim.

Ini adalah bius olahraga. Bius yang mampu membangkitkan semangat setiap orang Kaltim untuk membela daerahnya. Semangat untuk menyatukan semua potensi kedaerahan yang sempat terpecah-pecah oleh kondidi politik dan sosial.

Ketika warga Kaltim berbicara politik lokal, kita boleh berwarna-warni, tapi bicara olahraga dalam PON, kita hanya punya satu kalimat kunci; ’Kaltim Harus Menang”.

Inilah saatnya melupakan sejenak perbedaan-perbedaan yang cenderung membuat orang Kaltim seperti konyol dan bodoh. Bayangkan, gara-gara perbedaan politik yang terlalu lama telah menciptakan dendam kesumat para politikusnya. Suwarna AF dan Syaukani HR masuk penjara gara-gara berseberangan politik yang berbuntut saling mengadukan kasus korupsi. Syaiful Teteng yang satu-satunya orang daerah dengan pangkat eselon I dan paling berhak menjadi Plt Gubernur, dijegal oleh DPRD Kaltim dan memilih pejabat yang didrop dari pusat.

Rakyat Kaltim membutuhkan penyegaran dan kesempatan itu datang dalam wujud even PON. Mari kita satukan kembali semangat persatuan, kobarkan semangat kejayaan Kaltim. Ayo bangkit!

PON

Oleh: Charles Siahaan

Setiba di Stasion Kereta Api Gambir Jakarta dari perjalanan malam Yogyakarta, saya merasa dipermalukan oleh seorang lelaki paruh baya. Ketika itu ia sedang melakukan reservasi hotel di sebuah konter.

”Dari Jakarta saya mau ke Kaltim. Ada hotel yang bagus nggak di sana,” kata lelaki itu kepada petugas di konter reservasi hotel.

Mendengar kalimat tersebut, spontan muncul emosi. Tapi saya cepat menutupi dengan menyapa ramah; ”oh, bapak mau ke Kaltim ya. Ke Balikpapan atau Samarinda Pak. Banyak kok hotel yang bagus di sana,” ucap saya sambil menyebut nama sejumlah hotel berbintang di kedua kota tersebut, sambil pula mengenalkan diri sebagai orang Kaltim.

Tiba-tiba lelaki itu nyerocos tentang persiapan Kaltim menjadi tuan rumah PON XVII yang menurut sisi pandangnya belum siap. Rupanya lelaki ini adalah salah seorang official dari kontingen Jawa Barat yang bakal mengecek semua keperluan akomodasi dan transportasi rombongan Jabar di Kaltim. ”Kaltim nggak siap. Itu stadionnya aja masih gersang,” ujarnya, seraya mengatakan walau belum pernah melihat langsung, tapi sudah mendengar kabar ketidaksiapan tersebut.

Entah kenapa tiba-tiba ada panggilan hati bahwa Kaltim tidak patut ’dipermalukan’ begitu. Walaupun dalam keseharian sebagai seorang jurnalis yang biasa melakukan kritik tentang belum siapnya Kaltim menyelenggarakan PON, tapi ketika orang dari Jawa Barat yang mengatakan ketidaksiapan tersebut, terasa membuat hati tidak menerimanya. Ada dorongan kuat untuk membela Kaltim.

Ini adalah bius olahraga. Bius yang mampu membangkitkan semangat setiap orang Kaltim untuk membela daerahnya. Semangat untuk menyatukan semua potensi kedaerahan yang sempat terpecah-pecah oleh kondidi politik dan sosial.

Ketika warga Kaltim berbicara politik lokal, kita boleh berwarna-warni, tapi bicara olahraga dalam PON, kita hanya punya satu kalimat kunci; ’Kaltim Harus Menang”.

Inilah saatnya melupakan sejenak perbedaan-perbedaan yang cenderung membuat orang Kaltim seperti konyol dan bodoh. Bayangkan, gara-gara perbedaan politik yang terlalu lama telah menciptakan dendam kesumat para politikusnya. Suwarna AF dan Syaukani HR masuk penjara gara-gara berseberangan politik yang berbuntut saling mengadukan kasus korupsi. Syaiful Teteng yang satu-satunya orang daerah dengan pangkat eselon I dan paling berhak menjadi Plt Gubernur, dijegal oleh DPRD Kaltim dan memilih pejabat yang didrop dari pusat.

Rakyat Kaltim membutuhkan penyegaran dan kesempatan itu datang dalam wujud even PON. Mari kita satukan kembali semangat persatuan, kobarkan semangat kejayaan Kaltim. Ayo bangkit!

Kodrat

Oleh: Charles Siahaan

Bali memang menawan. Hampir semua sudut, setiap jengkal tanah begitu berharga. Pantas saja para turis dari mancanegara tak pernah berhenti memuji. Mereka mempromosikan daerah itu di negerinya, sehingga Bali bisa lebih populer dari pada Jakarta, ibukota negara Indonesia.

Rakyat dan pemerintah Bali juga tak hanyut dengan tekanan arus globalisasi. Kuatnya permintaan ratusan ribu orang bule setiap tahun di sepanjang jalan pantai Kuta, Legian, Sanur dan Nusa Dua, tak membuat mereka ikut kebarat-baratan.

Suasana di daerah pantai Kuta boleh seperti kota internasional. Pria bertelanjang dada dan perempuan berambut pirang berbikini, tapi masyarakatnya tetap berpakaian adat. Setiap pagi – tiga kali sehari – masyarakat Hindu di sana tetap melaksanakan ritual agama, membuat sesaji dan syukuran di depan rumah mereka.

Kekuatan masyarakat juga didukung pemerintah. Setiap desa di Bali dilindungi oleh aturan adat. Dan, ternyata justru kekuatan adat istiadat Bali itulah yang menjadi salah satu daya tarik turis, selain keindahan pantai dan deburan ombaknya.

Akhirnya Bali menjadi provinsi yang mandiri. Kekuatan sumber daya lokal berhasil dieksploitasi, tanpa merubah apapun. Rumah-rumah penduduk yang berpagar tembok bisa menjadi daya tarik para turis. Perkampungan nelayan di Jimbaran yang dibiarkan apa adanya justru memancing orang-orang asing berdatangan. Masyarakat dan pemerintah sangat yakin dengan kodrat Bali yang diberikan sang maha pencipta. Kodrat sebagai Pulau Dewata.

Saya jadi membandingkan dengan Kalimantan Timur. Begitu besarnya anggaran yang telah diterima dari sektor Migas yang digarap para pengusaha asing, tapi begitu getolnya pula sebagian Bupati membangun sentra ekonomi baru dengan cara merubah alam. Hutan budidaya dirombak menjadi perkebunan. Hutan dijadikan lahan tambang batubara dan kemudian dibiarkan lobang galiannya menganga.

Begitu bernafsunya para pemimpin lokal membangun perkebunan kelapa sawit. Merubah kodrat hutan alam menjadi perkebunan dengan alasan ingin mendapatkan uang dari sektor itu. Padahal, rakyat banyak yang tahu gara-gara merombak hutan alam menjadi perkebunan sawit membuat Gubernur Kaltim Suwarna AF dipenjara karena tuduhan korupsi disektor itu.

Mengapa para pemimpin di Kaltim tidak percaya dengan kodrat daerahnya masing-masing? Mengapa mereka lebih percaya dengan tuntutan pasar bahwa minyak sawit lebih ekonomis dan menghasilkan banyak pendapatan daerah nantinya? Mengapa para pemimpin di Kaltim tak pernah berpikir bahwa kerusakan lingkungan yang bakal terjadi akan membuat manusia di seluruh bumi harus membayarnya?

Seperti Bali, saya yakin bahwa daerah punya kodratnya sendiri-sendiri. Kodrat itu yang pantas dieksploitasi tanpa merusak lingkungan yang ada. Keinginan membangun perkebunan sawit boleh saja terjadi, namun dengan memanfaatkan lahan-lahan yang telah rusak. Bukan dengan cara merubah hutan alam. *

Kodrat

Oleh: Charles Siahaan

Bali memang menawan. Hampir semua sudut, setiap jengkal tanah begitu berharga. Pantas saja para turis dari mancanegara tak pernah berhenti memuji. Mereka mempromosikan daerah itu di negerinya, sehingga Bali bisa lebih populer dari pada Jakarta, ibukota negara Indonesia.

Rakyat dan pemerintah Bali juga tak hanyut dengan tekanan arus globalisasi. Kuatnya permintaan ratusan ribu orang bule setiap tahun di sepanjang jalan pantai Kuta, Legian, Sanur dan Nusa Dua, tak membuat mereka ikut kebarat-baratan.

Suasana di daerah pantai Kuta boleh seperti kota internasional. Pria bertelanjang dada dan perempuan berambut pirang berbikini, tapi masyarakatnya tetap berpakaian adat. Setiap pagi – tiga kali sehari – masyarakat Hindu di sana tetap melaksanakan ritual agama, membuat sesaji dan syukuran di depan rumah mereka.

Kekuatan masyarakat juga didukung pemerintah. Setiap desa di Bali dilindungi oleh aturan adat. Dan, ternyata justru kekuatan adat istiadat Bali itulah yang menjadi salah satu daya tarik turis, selain keindahan pantai dan deburan ombaknya.

Akhirnya Bali menjadi provinsi yang mandiri. Kekuatan sumber daya lokal berhasil dieksploitasi, tanpa merubah apapun. Rumah-rumah penduduk yang berpagar tembok bisa menjadi daya tarik para turis. Perkampungan nelayan di Jimbaran yang dibiarkan apa adanya justru memancing orang-orang asing berdatangan. Masyarakat dan pemerintah sangat yakin dengan kodrat Bali yang diberikan sang maha pencipta. Kodrat sebagai Pulau Dewata.

Saya jadi membandingkan dengan Kalimantan Timur. Begitu besarnya anggaran yang telah diterima dari sektor Migas yang digarap para pengusaha asing, tapi begitu getolnya pula sebagian Bupati membangun sentra ekonomi baru dengan cara merubah alam. Hutan budidaya dirombak menjadi perkebunan. Hutan dijadikan lahan tambang batubara dan kemudian dibiarkan lobang galiannya menganga.

Begitu bernafsunya para pemimpin lokal membangun perkebunan kelapa sawit. Merubah kodrat hutan alam menjadi perkebunan dengan alasan ingin mendapatkan uang dari sektor itu. Padahal, rakyat banyak yang tahu gara-gara merombak hutan alam menjadi perkebunan sawit membuat Gubernur Kaltim Suwarna AF dipenjara karena tuduhan korupsi disektor itu.

Mengapa para pemimpin di Kaltim tidak percaya dengan kodrat daerahnya masing-masing? Mengapa mereka lebih percaya dengan tuntutan pasar bahwa minyak sawit lebih ekonomis dan menghasilkan banyak pendapatan daerah nantinya? Mengapa para pemimpin di Kaltim tak pernah berpikir bahwa kerusakan lingkungan yang bakal terjadi akan membuat manusia di seluruh bumi harus membayarnya?

Seperti Bali, saya yakin bahwa daerah punya kodratnya sendiri-sendiri. Kodrat itu yang pantas dieksploitasi tanpa merusak lingkungan yang ada. Keinginan membangun perkebunan sawit boleh saja terjadi, namun dengan memanfaatkan lahan-lahan yang telah rusak. Bukan dengan cara merubah hutan alam. *

Putra Daerah

Oleh: Charles Siahaan

Sebagian rakyat Kaltim masih dilanda kegelisahan. Bayangkan, penduduk yang sudah lebih 50 tahun tinggal dan mengabdi di bumi etam ini masih juga disebut pendatang. Itu lantaran kalau diusut dari sisi keturunan, bukan orang ‘pribumi’ asli Kaltim.

Kegelisahan itu yang sering menjadi penghambat setiap individu untuk mengaktualisasikan diri dalam politik. Selalu ada batasan; ’ini wilayahku, maka aku yang putra daerah yang boleh jadi penguasa”.

Pada perhelatan Pemilihan Gubernur Kaltim yang menyisakan dua kandidat Awang Faroek Ishak – Farid Wadjdy (AFI) dengan Achmad Amins – Hadi Mulyadi (AHAD), persoalan putra daerah dan bukan putra daerah mencuat tajam kembali. Walau kata-kata yang berbau sentimen etnis itu tidak menjadi bahan kampanye dan propaganda dari para kandidat, tetapi telah menjadi perbincangan yang sengit di masyarakat Kaltim. Pilih siapa; putra daerah atau bukan?

Tak bisa dipungkiri, AFI yang menempati unggulan teratas pada Pilgub putaran pertama adalah refresentasi putra daerah. Awang yang keturunan kerabat kesultanan di Kutai dan Farid yang walau asal-usulnya suku Banjar, tetapi orangtuanya telah menjadi tokoh di daerah ini.

Sementara pasangan Achmad Amins – Hadi Mulyadi yang pada Pilgub putaran pertama berada di urutan kedua merupakan perpaduan antara pendatang dan putra daerah. Amins dilahirkan di suatu daerah Sulawesi, namun telah menghabiskan waktu remaja dan sekolah sampai menjadi Wali kota Samarinda di daerah ini. Sedangkan Hadi Mulyadi adalah putra kelahiran Samarinda, yang nenek buyutnya masih ada keturunan suku Dayak.

Sejak otonomi daerah digulirkan, persoalan putra daerah dan bukan putra daerah ikut menggelinding membatasi pergerakan para pendatang yang telah tinggal di daerah ini berpuluh-puluh tahun.

Ditambah dengan tumbuhnya berbagai organisasi yang membangun sentimen etnis tertentu, membuat masyarakat kian terkotak-kotak. Seperti ciri-ciri kelompok etnis maupun agama lain – yang selalu menonjolkan bahwa dirinya paling benar – maka potensi konflik di Kalimantan Timur juga semakin besar.

Kelompok yang membangun kekuatan lokal ini nampaknya masih akan terus tumbuh. Belakangan mereka mulai memunculkan klaim bahwa keputusan adat merupakan hukum yang patut dipatuhi pula oleh kalangan pendatang. Ini mengingatkan kita; apa bedanya dengan kontroversi Front Pembela Islam (FPI) yang mengatasnamakan agama melakukan tindak kekerasan?

Apakah ini suatu kemajuan peradaban? Sungguh ini sesuatu yang sulit terjawab. Sebab, faktanya memang begitu banyak contoh di mana penduduk dari etnis-etnis lokal menjadi tersingkir di daerahnya sendiri dan adanya oknum pengusaha yang hanya mengeruk kekayaan di suatu daerah.

Kelompok nasionalis yang berpegang pada prinsip pluralisme, di mana berlaku tata krama saling menghormati perbedaan, maka mati-matian menolak tumbuhnya sentimen etnis lokal alias putra daerah ini. Sebab kita rakyat Indonesia yang telah dipersatukan dari ujung Sabang sampai Meruoke. Ayo bangkit!*

Kaltim, Restart Aja!

Oleh: Charles Siahaan

JUDUL di atas saya ambil dari sebuah catatan di sebuah millis internet. Sumber asalnya adalah BJ Habibie dan Onno W Purbo yang secara kebetulan di tempat berbeda sama-sama berbicara tentang membenahi negara ini, Indonesia. Habibie, mantan Presiden dan Onno (aktivis ITE) mengemukakan negara ini perlu di re-start.

Kata re-start tentu tidak asing bagi kalangan pengguna komputer. Kalau komputer kita sedang hang, cursor di layar tidak mau bergerak, maka langkah pintas adalah re-start. Pencet control, alt, del, selese. Beres.

Kalimantan Timur sedang menyelenggarakan pemilihan gubernur. Dari empat kandidat, ada dua kandidat yang lolos ke putaran kedua. Mereka adalah Achmad Amins dan Awang Faroek Ishak (AFI).

Datangnya pemimpin baru yang dijadwalkan bulan September 2008, tentu membuka peluang baru pula untuk membenahi daerah ini. Mumpung pemimpinnya orang baru yang segar, maka langkah membenahi daerah juga menjadi lebih bergairah. Ya, Kaltim patut di re-start aja.

Kondisi Kalimantan Timur setelah 63 tahun merdeka, tak bisa dipungkiri masih banyak ketertinggalan. Alasan itu pula yang membuat rakyat Kaltim diam saja ketika sumber daya alam dikeruk para pengusaha yang datang dari Jakarta dan mancanegara. Rakyat yang masih bodoh diam saja walau mendapat perlakuan tidak adil dari pengusaha-pengusaha itu.

Tidak semestinya rakyat Kaltim bergelut dengan kebodohan, mengingat besarnya sumber daya alam di daerah. Banyak yang sepakat itu semua gara-gara adanya salah urus dalam pemerintahan. Negara terlanjur membiarkan sumber saya alam dikuasai kelompok kapitalis. Bahkan pemerintah tak mampu menghentikannya.

Sistem yang terlanjur berjalan salah itu ibarat komputer yang hang. Tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya kecuali dengan cara merestart seperti yang digagas secara guyon oleh BJ Habibie dan Onno W Purbo. Kaltim juga membutuhkan re-start agar ada perubahan mendasar untuk mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat itu.

Harus kita akui, tak mudah memperbaiki Kaltim karena adanya keterkaitan aturan yang digagas pemerintah pusat. Misalnya dalam mengelola sumber daya alam, nyaris daerah hanya memiliki kapasitas izin lokasi, sedangkan perizinan strategis masih dipegang oleh pusat. Bagaimana kita bisa re-start kalau ’menu-menu’ yang tersaji masih dikuasai oleh pemerintah pusat?

Tapi, pemimpin Kaltim kelak tak boleh putus asa dengan kondisi yang demikian. Sebab itulah perjuangan hakiki yang harus dipikul bersama-sama dengan kekuatan rakyat. Kalau rakyat, pengusaha, profesional di seluruh Kaltim kompak, maka bukan tidak mungkin pemerintah pusat juga tergugah. Ayo bangkit!