Kodrat

Oleh: Charles Siahaan

Bali memang menawan. Hampir semua sudut, setiap jengkal tanah begitu berharga. Pantas saja para turis dari mancanegara tak pernah berhenti memuji. Mereka mempromosikan daerah itu di negerinya, sehingga Bali bisa lebih populer dari pada Jakarta, ibukota negara Indonesia.

Rakyat dan pemerintah Bali juga tak hanyut dengan tekanan arus globalisasi. Kuatnya permintaan ratusan ribu orang bule setiap tahun di sepanjang jalan pantai Kuta, Legian, Sanur dan Nusa Dua, tak membuat mereka ikut kebarat-baratan.

Suasana di daerah pantai Kuta boleh seperti kota internasional. Pria bertelanjang dada dan perempuan berambut pirang berbikini, tapi masyarakatnya tetap berpakaian adat. Setiap pagi – tiga kali sehari – masyarakat Hindu di sana tetap melaksanakan ritual agama, membuat sesaji dan syukuran di depan rumah mereka.

Kekuatan masyarakat juga didukung pemerintah. Setiap desa di Bali dilindungi oleh aturan adat. Dan, ternyata justru kekuatan adat istiadat Bali itulah yang menjadi salah satu daya tarik turis, selain keindahan pantai dan deburan ombaknya.

Akhirnya Bali menjadi provinsi yang mandiri. Kekuatan sumber daya lokal berhasil dieksploitasi, tanpa merubah apapun. Rumah-rumah penduduk yang berpagar tembok bisa menjadi daya tarik para turis. Perkampungan nelayan di Jimbaran yang dibiarkan apa adanya justru memancing orang-orang asing berdatangan. Masyarakat dan pemerintah sangat yakin dengan kodrat Bali yang diberikan sang maha pencipta. Kodrat sebagai Pulau Dewata.

Saya jadi membandingkan dengan Kalimantan Timur. Begitu besarnya anggaran yang telah diterima dari sektor Migas yang digarap para pengusaha asing, tapi begitu getolnya pula sebagian Bupati membangun sentra ekonomi baru dengan cara merubah alam. Hutan budidaya dirombak menjadi perkebunan. Hutan dijadikan lahan tambang batubara dan kemudian dibiarkan lobang galiannya menganga.

Begitu bernafsunya para pemimpin lokal membangun perkebunan kelapa sawit. Merubah kodrat hutan alam menjadi perkebunan dengan alasan ingin mendapatkan uang dari sektor itu. Padahal, rakyat banyak yang tahu gara-gara merombak hutan alam menjadi perkebunan sawit membuat Gubernur Kaltim Suwarna AF dipenjara karena tuduhan korupsi disektor itu.

Mengapa para pemimpin di Kaltim tidak percaya dengan kodrat daerahnya masing-masing? Mengapa mereka lebih percaya dengan tuntutan pasar bahwa minyak sawit lebih ekonomis dan menghasilkan banyak pendapatan daerah nantinya? Mengapa para pemimpin di Kaltim tak pernah berpikir bahwa kerusakan lingkungan yang bakal terjadi akan membuat manusia di seluruh bumi harus membayarnya?

Seperti Bali, saya yakin bahwa daerah punya kodratnya sendiri-sendiri. Kodrat itu yang pantas dieksploitasi tanpa merusak lingkungan yang ada. Keinginan membangun perkebunan sawit boleh saja terjadi, namun dengan memanfaatkan lahan-lahan yang telah rusak. Bukan dengan cara merubah hutan alam. *

Kodrat

Oleh: Charles Siahaan

Bali memang menawan. Hampir semua sudut, setiap jengkal tanah begitu berharga. Pantas saja para turis dari mancanegara tak pernah berhenti memuji. Mereka mempromosikan daerah itu di negerinya, sehingga Bali bisa lebih populer dari pada Jakarta, ibukota negara Indonesia.

Rakyat dan pemerintah Bali juga tak hanyut dengan tekanan arus globalisasi. Kuatnya permintaan ratusan ribu orang bule setiap tahun di sepanjang jalan pantai Kuta, Legian, Sanur dan Nusa Dua, tak membuat mereka ikut kebarat-baratan.

Suasana di daerah pantai Kuta boleh seperti kota internasional. Pria bertelanjang dada dan perempuan berambut pirang berbikini, tapi masyarakatnya tetap berpakaian adat. Setiap pagi – tiga kali sehari – masyarakat Hindu di sana tetap melaksanakan ritual agama, membuat sesaji dan syukuran di depan rumah mereka.

Kekuatan masyarakat juga didukung pemerintah. Setiap desa di Bali dilindungi oleh aturan adat. Dan, ternyata justru kekuatan adat istiadat Bali itulah yang menjadi salah satu daya tarik turis, selain keindahan pantai dan deburan ombaknya.

Akhirnya Bali menjadi provinsi yang mandiri. Kekuatan sumber daya lokal berhasil dieksploitasi, tanpa merubah apapun. Rumah-rumah penduduk yang berpagar tembok bisa menjadi daya tarik para turis. Perkampungan nelayan di Jimbaran yang dibiarkan apa adanya justru memancing orang-orang asing berdatangan. Masyarakat dan pemerintah sangat yakin dengan kodrat Bali yang diberikan sang maha pencipta. Kodrat sebagai Pulau Dewata.

Saya jadi membandingkan dengan Kalimantan Timur. Begitu besarnya anggaran yang telah diterima dari sektor Migas yang digarap para pengusaha asing, tapi begitu getolnya pula sebagian Bupati membangun sentra ekonomi baru dengan cara merubah alam. Hutan budidaya dirombak menjadi perkebunan. Hutan dijadikan lahan tambang batubara dan kemudian dibiarkan lobang galiannya menganga.

Begitu bernafsunya para pemimpin lokal membangun perkebunan kelapa sawit. Merubah kodrat hutan alam menjadi perkebunan dengan alasan ingin mendapatkan uang dari sektor itu. Padahal, rakyat banyak yang tahu gara-gara merombak hutan alam menjadi perkebunan sawit membuat Gubernur Kaltim Suwarna AF dipenjara karena tuduhan korupsi disektor itu.

Mengapa para pemimpin di Kaltim tidak percaya dengan kodrat daerahnya masing-masing? Mengapa mereka lebih percaya dengan tuntutan pasar bahwa minyak sawit lebih ekonomis dan menghasilkan banyak pendapatan daerah nantinya? Mengapa para pemimpin di Kaltim tak pernah berpikir bahwa kerusakan lingkungan yang bakal terjadi akan membuat manusia di seluruh bumi harus membayarnya?

Seperti Bali, saya yakin bahwa daerah punya kodratnya sendiri-sendiri. Kodrat itu yang pantas dieksploitasi tanpa merusak lingkungan yang ada. Keinginan membangun perkebunan sawit boleh saja terjadi, namun dengan memanfaatkan lahan-lahan yang telah rusak. Bukan dengan cara merubah hutan alam. *

Putra Daerah

Oleh: Charles Siahaan

Sebagian rakyat Kaltim masih dilanda kegelisahan. Bayangkan, penduduk yang sudah lebih 50 tahun tinggal dan mengabdi di bumi etam ini masih juga disebut pendatang. Itu lantaran kalau diusut dari sisi keturunan, bukan orang ‘pribumi’ asli Kaltim.

Kegelisahan itu yang sering menjadi penghambat setiap individu untuk mengaktualisasikan diri dalam politik. Selalu ada batasan; ’ini wilayahku, maka aku yang putra daerah yang boleh jadi penguasa”.

Pada perhelatan Pemilihan Gubernur Kaltim yang menyisakan dua kandidat Awang Faroek Ishak – Farid Wadjdy (AFI) dengan Achmad Amins – Hadi Mulyadi (AHAD), persoalan putra daerah dan bukan putra daerah mencuat tajam kembali. Walau kata-kata yang berbau sentimen etnis itu tidak menjadi bahan kampanye dan propaganda dari para kandidat, tetapi telah menjadi perbincangan yang sengit di masyarakat Kaltim. Pilih siapa; putra daerah atau bukan?

Tak bisa dipungkiri, AFI yang menempati unggulan teratas pada Pilgub putaran pertama adalah refresentasi putra daerah. Awang yang keturunan kerabat kesultanan di Kutai dan Farid yang walau asal-usulnya suku Banjar, tetapi orangtuanya telah menjadi tokoh di daerah ini.

Sementara pasangan Achmad Amins – Hadi Mulyadi yang pada Pilgub putaran pertama berada di urutan kedua merupakan perpaduan antara pendatang dan putra daerah. Amins dilahirkan di suatu daerah Sulawesi, namun telah menghabiskan waktu remaja dan sekolah sampai menjadi Wali kota Samarinda di daerah ini. Sedangkan Hadi Mulyadi adalah putra kelahiran Samarinda, yang nenek buyutnya masih ada keturunan suku Dayak.

Sejak otonomi daerah digulirkan, persoalan putra daerah dan bukan putra daerah ikut menggelinding membatasi pergerakan para pendatang yang telah tinggal di daerah ini berpuluh-puluh tahun.

Ditambah dengan tumbuhnya berbagai organisasi yang membangun sentimen etnis tertentu, membuat masyarakat kian terkotak-kotak. Seperti ciri-ciri kelompok etnis maupun agama lain – yang selalu menonjolkan bahwa dirinya paling benar – maka potensi konflik di Kalimantan Timur juga semakin besar.

Kelompok yang membangun kekuatan lokal ini nampaknya masih akan terus tumbuh. Belakangan mereka mulai memunculkan klaim bahwa keputusan adat merupakan hukum yang patut dipatuhi pula oleh kalangan pendatang. Ini mengingatkan kita; apa bedanya dengan kontroversi Front Pembela Islam (FPI) yang mengatasnamakan agama melakukan tindak kekerasan?

Apakah ini suatu kemajuan peradaban? Sungguh ini sesuatu yang sulit terjawab. Sebab, faktanya memang begitu banyak contoh di mana penduduk dari etnis-etnis lokal menjadi tersingkir di daerahnya sendiri dan adanya oknum pengusaha yang hanya mengeruk kekayaan di suatu daerah.

Kelompok nasionalis yang berpegang pada prinsip pluralisme, di mana berlaku tata krama saling menghormati perbedaan, maka mati-matian menolak tumbuhnya sentimen etnis lokal alias putra daerah ini. Sebab kita rakyat Indonesia yang telah dipersatukan dari ujung Sabang sampai Meruoke. Ayo bangkit!*

Kaltim, Restart Aja!

Oleh: Charles Siahaan

JUDUL di atas saya ambil dari sebuah catatan di sebuah millis internet. Sumber asalnya adalah BJ Habibie dan Onno W Purbo yang secara kebetulan di tempat berbeda sama-sama berbicara tentang membenahi negara ini, Indonesia. Habibie, mantan Presiden dan Onno (aktivis ITE) mengemukakan negara ini perlu di re-start.

Kata re-start tentu tidak asing bagi kalangan pengguna komputer. Kalau komputer kita sedang hang, cursor di layar tidak mau bergerak, maka langkah pintas adalah re-start. Pencet control, alt, del, selese. Beres.

Kalimantan Timur sedang menyelenggarakan pemilihan gubernur. Dari empat kandidat, ada dua kandidat yang lolos ke putaran kedua. Mereka adalah Achmad Amins dan Awang Faroek Ishak (AFI).

Datangnya pemimpin baru yang dijadwalkan bulan September 2008, tentu membuka peluang baru pula untuk membenahi daerah ini. Mumpung pemimpinnya orang baru yang segar, maka langkah membenahi daerah juga menjadi lebih bergairah. Ya, Kaltim patut di re-start aja.

Kondisi Kalimantan Timur setelah 63 tahun merdeka, tak bisa dipungkiri masih banyak ketertinggalan. Alasan itu pula yang membuat rakyat Kaltim diam saja ketika sumber daya alam dikeruk para pengusaha yang datang dari Jakarta dan mancanegara. Rakyat yang masih bodoh diam saja walau mendapat perlakuan tidak adil dari pengusaha-pengusaha itu.

Tidak semestinya rakyat Kaltim bergelut dengan kebodohan, mengingat besarnya sumber daya alam di daerah. Banyak yang sepakat itu semua gara-gara adanya salah urus dalam pemerintahan. Negara terlanjur membiarkan sumber saya alam dikuasai kelompok kapitalis. Bahkan pemerintah tak mampu menghentikannya.

Sistem yang terlanjur berjalan salah itu ibarat komputer yang hang. Tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya kecuali dengan cara merestart seperti yang digagas secara guyon oleh BJ Habibie dan Onno W Purbo. Kaltim juga membutuhkan re-start agar ada perubahan mendasar untuk mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat itu.

Harus kita akui, tak mudah memperbaiki Kaltim karena adanya keterkaitan aturan yang digagas pemerintah pusat. Misalnya dalam mengelola sumber daya alam, nyaris daerah hanya memiliki kapasitas izin lokasi, sedangkan perizinan strategis masih dipegang oleh pusat. Bagaimana kita bisa re-start kalau ’menu-menu’ yang tersaji masih dikuasai oleh pemerintah pusat?

Tapi, pemimpin Kaltim kelak tak boleh putus asa dengan kondisi yang demikian. Sebab itulah perjuangan hakiki yang harus dipikul bersama-sama dengan kekuatan rakyat. Kalau rakyat, pengusaha, profesional di seluruh Kaltim kompak, maka bukan tidak mungkin pemerintah pusat juga tergugah. Ayo bangkit!

Pemenang

Oleh: Charles Siahaan

BULAN Januari 1997 lalu, saya membuat prediksi kalau Achmad Amins dan Awang Faroek Ishak bakal bertarung sengit menuju kursi Gubernur Kaltim. Dan, pada 22 Mei 2008, prediksi itu terbukti. Keduanya sama kuat, menurut hasil sementara, tidak ada yang bisa menembus angka 30 persen + 1 seperti amanat UU No12 tahun 2008. Dengan demikian keduanya bakal tampil bersaing lagi di putaran kedua Pilgub ini.

Begitu sulitnya untuk mencari pemenang. Menyelenggarakan satu putaran Pilgub saja telah menelan biaya Rp 190,248 miliar. Berapa uang rakyat yang dihabiskan lagi untuk putaran kedua?

Para kandidat juga so pasti ngos-ngosan untuk memasuki tahap kedua. Sebab dipastikan tiap kandidat sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar sejak masa persiapan, lamaran ke partai-partai sampai tahapan Pilgub oleh KPUD.

Pertanyaannya; betapa mahal sebuah proses demokrasi. Di Kaltim yang berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa, lebih dari Rp200 Miliar digelontorkan untuk mendapatkan gubernur pilihan rakyat.

Kalau ditanya kepada pada ahli politik, maka jawabnya demokrasi memang mahal. Bahkan di banyak negara, pertaruhan demokrasi bukan hanya uang, tapi pertumpahan darah. Wah!

Untuk memilih seorang Ketua RT dan RW saja, memerlukan perjuangan politik. Mulai dari bersosialisasi dan mengumpulkan tanda tangan dukungan. Bahkan ada trend di perkotaan calon ketua RT / RW sudah menggunakan baliho dan spanduk agar didukung warganya.

Padahal, apa yang diperoleh mereka ketika memegang kekuasaan itu? Jawabannya memang ’semu’. Yang umum tentu karena ’tahta’. Sebab tahta mampu memberikan kehormatan yang besar bagi dirinya dan juga keluarga. Kehormatan adalah bagian penting dari setiap orang, dan ada yang merasa dia menjadi terhormat kalau sudah memegang jabatan tertinggi di pemerintahan atau perusahaan.

Ketika ditanya kepada pendapat umum apakah benar tujuan utama para calon pemimpin untuk mensejahterakan rakyat, seperti tertera dalam visi dan misi mereka? Saya jadi tercengang karena rata-rata publik tidak percaya dengan janji-janji politik itu. ”Itu gombal”.

Jadi, untuk apa mencari pemenang kalau pada akhirnya hanya mendapat kata ’gombal’? Ayo bangkit! *

Gubernur

Oleh: Charles Siahaan

Tak terasa, tanggal 26 Mei 2008, rakyat Kaltim akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Setelah lelah dengan berbagai kampanye dan strategi opini yang menguras tenaga, pikiran dan uang akhirnya tiba pada saat yang menentukan; apakah ’barang’ dagangan laku dan dibeli oleh publik?

Memang menarik untuk mencermati berbagai cara, gaya dan polah para calon gubernur itu. Ada yang ’mati-matian’ berjuang mendapatkan opini kalau dia tidak melakukan tindak korupsi, dan ada juga yang mencuri simpati dengan mengolah kepanikan masyarakat Kaltim yang sedang kekurangan listrik. Seakan-akan sang calon ini adalah mesin diesel yang siap menyalurkan listrik ke rumah-rumah.

Kandidat lainnya, ada pula yang pakai ilmu ’merista’ (kasihan). Menunggu bola muntah. Ketika banyak kandidat jor-joran dengan atribut spanduk dan kampanye terbuka mendatangkan massa dan artis ibukota, si calon ini dikesankan tidak punya cukup uang untuk foya-foya seperti itu. Pokoknya, dialah calon yang paling menjunjung tinggi kesederhanaan kalau tidak ingin disebut paling miskin.

Ada yang lebih fokus dengan program yang telah dilakukannnya.Prestasi kerja semasa menjadi pejabat publik dijualnya kembali kepada publik yang lebih besar. Tentu saja cara menjualnya memakai strategi ilmu pemasaran. Ya, seperti para pedagang lainnya juga. Ada tenaga sales walau dalam versi yang lain.

Persaingan menjadi gubernur ibarat perang dagang. Jual program yang mirip ’jual waluh’ terjadi di mana-mana. Semua hebat.

Persoalannya, rakyat wajib mendapatkan yang terbaik. Yang tak sekadar menjadi tumpuan harapan, tetapi memang mampu merealisasikan hidup menjadi lebih nyaman. Pijakannya adalah cerita klasik tentang kekayaan alam Kaltim yang berlimpah, tapi tak mampu membuat rakyat sejahtera.

Rakyat membutuhkan hal-hal yang paling mendasar. Air, listrik, rumah, makanan. Sudahkah pemerintah mampu berperan menyediakan semua kebutuhan itu? Sebab adalah sebuah ironi, di daerah yang luas ini ternyata sektor tanaman pangan kita kedodoran. Sayur-mayur, buah-buahan bahkan cabe dan bawang harus didatangkan dari provinsi lain. Karena didatangkan menggunakan kapal laut dan bahkan pesawat terbang, maka konsekwensinya harga menjadi lebih mahal.

Siapa yang memikirkan semua ini? Apakah gubernur-gubernur kita yang terdahulu memikirkannya? Dan, apakah gubernur Kaltim mendatang punya niatan membangun produksi rakyat itu? Ayo bangkit!

Golput

Oleh: Charles Siahaan

KADANG kita terkejut menyaksikan ada kelompok saling menyerang fisik seperti di Maluku dan Sulawesi Selatan usai pelaksanaan pemilihan gubernur. Massa yang melancarkan demo berdarah, membakar ban dan saling lempar batu.

Mengapa massa cenderung mudah beringas? Apakah mereka bersentuhan langsung kalau saja ’jagonya’ menang dalam Pilkada?

Mencari pokok masalah dari fenomena euphoria itu membuat kita merenung; ”oh sudah begini wajah Indonesiaku”. Kalau jagoku tidak menang, maka aku ’wajib’ marah. Apalagi kalau ada indikasi curang dalam pelaksanaan Pilgub.

Kalimantan Timur akan memilih pemimpin pada 26 Mei 2008. Rakyat mulai ditawari berbagai program oleh para kandidat. Rayuan dilancarkan dengan berbagai cara agar ikut dalam gerbongnya.

Rakyat Kaltim mulai terkotak-kotak. Kemarahan oknum, kelompok, mulai mudah memuncak manakala menyaksikan spanduk jagonya tenggelam diantara lautan spanduk jago lain. Apalagi kalau sampai spanduk jagonya tergeletak di tanah, walaupun sebenarnya bukan lantaran sengaja dijatuhkan oknum kandidat lain, tapi karena tertiup angin.

Euphoria reformasi, keinginan untuk perubahan bertalu-talu dan cenderung memekakkan telinga. Kandidat seperti punya kesempatan untuk membicarakan masalah-masalah pembangunan dalam versinya sendiri. Seolah-olah dia paling mampu membangun daerah ini.

Hebatnya, rakyat tidak punya pilihan alternatif lagi. Sudah ada empat kandidat yang mendapat nomor untuk ikut Pilgub dan mereka adalah yang terbaik versi partai-partai politik.

Tidak heran kalau akhirnya sistim rekrutmen oleh partai politik itu menghasilkan kekecewaan dari rakyat. Di Indonesia rata-rata angka golongan putih alias Golput alias mereka yang cuek dengan Pilgub selalu di atas 30 persen. Bahkan dibanyak daerah sebenarnya jumlah Golput yang terbesar dan layak dinobatkan menjadi ”pemenang” Pilgub.

Ini bentuk kegagalan pemerintah membangun iklim politik di negeri ini. Ketika sebagian besar rakyat tidak peduli terhadap berlangsungnya Pilpres, Pilgub, Pilbub dan Pilwalkot, atau pada proses politik, maka sesungguhnya itulah penghambat pembangunan bangsa ini. Ayo bangkit!