Bunker

PARTAI Golkar sungguh luar biasa. Walaupun tidak lagi menjadi pemenang Pemilu 2009, tapi sinarnya yang gemerlap sangat menyilaukan. Tidak ada partai lain yang mampu menandingi acara Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung di Pekanbaru itu, pekan lalu.
Liputan media massa yang disiarkan secara langsung (live) oleh beberapa stasiun teve, sampai perhatian rakyat dan para petinggi di negeri ini, semakin memberikan pengakuan bahwa partai berlambang pohon beringin ini belum redup. Ia masih akan menjadi perhitungan serius pada Pemilu yang akan datang.
Aburizal Bakrie akhirnya menang sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini adalah saat-saat diujung deadline pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) mengumumkan susunan kabinetnya. Publik telah memahami Aburizal alias Ical adalah ‘utusan’ SBY agar partai itu bergabung bersama pemerintah. Dengan kemenangan Ical, pemerintahan SBY berada di posisi aman. Tidak ada lagi partai oposisi, karena PDI Perjuangan yang pernah memainkan peranan oposisi diperiode SBY-JK juga sudah ‘tunduk’ dengan SBY.
Begitu besarnya ambisi Aburizal menguasai Golkar, membuat rakyat bertanya-tanya; apa lagi yang diiinginkan pengusaha terkaya di Indonesia itu? Ia telah memiliki segala-galanya – yang mungkin tak habis untuk tujuh turunan dinastinya.
Dari sudut yang lain, ada pula Tommy Soeharto yang jumlah kekayaannya diduga lebih besar dari Aburizal Bakrie. Tommy yang selama ini terkesan menyembunyikan diri dari hiruk pikuk politik, tiba-tiba mencalonkan diri menjadi kandidat ketua umum Partai Golkar. Putra mendiang Presiden Soeharto ini menantang Aburizal. Tapi belakangan – konon karena membaca tak berpeluang menang -- Tommy mengarahkan dukungannya kepada kandidat Suryo Paloh (bos Metro Tv).
Sejak dulu, Golkar memang menjadi ’bunker’ (tempat perlindungan) para konglomerat. Mereka dekat dengan penguasa sekaligus ikut ’membidani’ para politikus yang ingin jadi penguasa. Ada ’perdagangan’ di sana. Konglomerat membiayai kandidat dan setelah menjadi penguasa maka usaha si konglomerat tambah berjaya. Minimal, usahanya terlindungi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan pengusaha.
Ini sudah menjadi semacam simbiose. Sehingga nyaris tak terbendung yang namanya kolusi penguasa dengan pengusaha. Mereka yang memainkan kebijakan dan keuntungan. Siapa yang dekat penguasa, mereka diuntungkan.
Aburizal Bakrie dengan Golkarnya diyakini memang ingin mencari langkah aman. Sebab Ical bersama SBY, telah melalui hari-hari yang indah pada lima tahun terakhir. Dalam kasus lumpur Lapindo misalnya, beban kerugian yang logisnya ditanggung perusahaan milik Bakrie – dengan berbagai cara - justru berbagi beban dengan pemerintah.
Tommy juga perlu ‘benteng’ untuk mengamankan hartanya yang masih sering diutak-atik dan diincar negara, karena dinilai didapat dengan cara tidak sah. Inipun memberikan pengakuan kalau Golkar adalah ‘bunker’ yang tepat. **

Demokrat

INILAH faktanya; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono berhasil merangkul seluruh kekuatan besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar, setelah sebelumnya membangun koalisi Partai Demokrat dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PBB (Partai Bulan Bintang) dan PAN (Partai Amanat Nasional).

Itu tandanya tidak ada lagi kata oposisi seperti pada kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009) yang dilakoni oleh partainya Megawati Soekarnoputri. Identitas partai oposisi sudah ’dijual’ dengan sebuah jabatan Ketua MPR yang sekarang dijabat oleh Taufik Kiemas (TK) yang juga suami Megawati Soekarnoputri. Semua memahami naiknya Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR menggantikan Hidayat Nur Wahid karena turut campurnya Partai Demokrat dalam voting sidang pemilihan itu.
Partai Golkar pun sudah diwanti-wanti untuk mendudukkan kadernya di kabinet SBY periode 2009-2014. Bahkan kemungkinan ’jatahnya’ lebih banyak dari pada beberapa partai koalisi tahap pertama yang menjadi pengusung SBY-Boediono.
Koalisi dengan Partai Golkar diyakini masih menunggu siapa yang bakal memimpin partai beringin itu dalam Munas yang berlangsung 8 Oktober 2009 di Pekanbaru ini. Banyak yang meyakini jika Aburizal Bakrie yang terpilih, maka Golkar semakin berada di bawah kendali pemerintahan SBY. Tidak mungkin menjadi oposisi.
Bagi Golkar yang langganan menjadi pemenang Pemilu, menjadi oposisi adalah barang langka. Ketika tiba-tiba berseberangan dengan pemerintah, maka diragukan konsistensinya karena di daerah-daerah masih banyak kadernya menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.
Tapi Golkar memang tetap menjadi perhitungan, sehingga siapapun yang bakal memimpin mengganti Jusuf Kalla tetap saja bakal dirayu masuk kabinet dengan alasan bersama-sama membangun bangsa.
Memang, kalau semua sudah berkoalisi ke Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu dan pemegang kuasa pemerintahan, boleh jadi pemerintahan menjadi tidak lagi penuh warna. Perdebatan di parlemen, interupsi, keleluasan pada hak budgeting dan kontrol menjadi tak tajam lagi. Semua perdebatan, beda pendapat bakal diselesaikan pada sidang-sidang permulaan untuk kemudian digolkan secara musyawarah mufakat.
Tidak berlebihan kalau ada yang merasa kuatir munculnya Orde Baru gaya baru. Karena sudah begitu besarnya kekuasaan sebuah koalisi politik, maka bakal menenggelamkan aspirasi-aspirasi rakyat kecil. Demokrasi tak tumbuh wajar, bahkan mungkin jadi terancam seperti era pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun silam.
Boleh jadi pula, skenario ini memang yang diinginkan partai-partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. Agar partai ini menjadi bulan-bulanan rakyat dan kehilangan simpati pada Pemilu tahun 2014 mendatang. Ya, Demokrat patut waspada dengan koalisi besar yang dibangunnya sendiri. **

DPRD

USAI Idul Fitri di mana umat muslim saling bermaaf-maafan, rakyat di seluruh Kalimantan Timur dihadapkan pada sebuah harapan baru. Karena bertepatan dengan suasana baru di legislative se-Kaltim – dengan 14 DPRD kabupaten dan kota serta DPRD Kaltim – yang baru saja memilih pimpinan definitive, setidaknya muncul cahaya untuk perbaikan kehidupan di daerah ini.
Apa yang patut diperbaiki lagi setelah umat muslim yang menjadi mayoritas meraih fitrah alias kesuciannya kembali?
Seorang pemuka agama malah sering melontarkan kegetirannya karena di negeri yang mayoritas Islam, justru menjadi negeri paling korup. Nyaris tidak ada proyek pemerintah yang benar-benar bersih, meskipun sudah ketatnya aturan. Bahkan di sana-sini masih muncul suap, gratifikasi dan lebih celaka lagi menjadi anggota DPRD karena motivasi untuk menggolkan proyek dan kemudian “mengatur” dengan kelompok-kelompoknya.
Jangan bertanya mengapa diera aturan tentang tender / lelang sudah ketat, masih ada sistim ‘mengatur’ itu. Sebab ini adalah rahasia umum di mana semua pihak yang terlibat tender memang menguasainya. Mulai calon kontraktor sampai dengan pejabat pemerintah yang ditugaskan sebagai pemegang kuasa anggaran.
Membersihkan negeri ini dari korupsi memang bukan pekerjaan mudah. Sejak lima tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlihat adalah itikad pemberantasan yang kuat, tapi juga sama kuatnya perlawanan dari para pihak yang diduga adalah para koruptor. Indeks persepsi korupsi (IPK) juga tak banyak bergerak perbaikannya, karena sudah begitu akutnya ’penyakit’ itu.
Tapi bangsa ini tidak boleh menyerah. Energi pemberantasan korupsi masih harus dinyalakan, hingga akhirnya kita yakin semua sistim dijalankan dengan normal. Dengan anggaran pemerintah yang dijalankan tanpa unsur korupsi, orang-orang miskin lebih banyak punya kesempatan mendapat perlindungan pemerintah. Mereka tak ada lagi menjadi pengemis di simpang jalan yang merusak citra negeri ini, atau tidur di kolong jembatan yang mengesankan negara membiarkan rakyatnya menderita.
Tiba saatnya DPRD membuktikan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki negeri ini. Dimulai dari memelototi lagi anggaran yang bakal disahkan. Apakah sudah benar penetapan alokasi anggaran yang dianggap menjadi prioritas pembangunan? Mengapa tidak ada fokus pada pemanfaatan energi untuk listrik? Padahal listrik adalah masalah utama yang dihadapi rakyat Kaltim.
Ayo bergerak! Jangan biarkan rakyat kembali melecehkan para wakilnya di parlemen dengan kalimat hanya 4D (datang, duduk, dengar dan duit). Jangan beri kesempatan rakyat memaki dan marah karena para wakilnya ternyata hanyalah para politisi yang memble. **

KPK

DALAM suasana menjelang perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1430, rakyat Indonesia dihadapkan persoalan membimbangkan hati, menyangkut pemberantasan korupsi di negeri ini. Ketika rakyat percaya korupsi sedang diberantas habis, tiba-tiba dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Dua pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri itu, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, selama ini dikenal punya reputasi paling bagus di KPK. Itu sebabnya tak sedikit rakyat Indonesia yang marah, prihatin dengan situasi yang ada.

Di kalangan pro KPK, terbaca ada skenario untuk mengkerdilkan lembaga yang dikenal dan ditakuti para koruptor itu. Tanda-tanda banyak kalangan atas yang tidak suka, sudah mulai tampak sejak beberapa tahun institusi itu didirikan. Selalu saja ada perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan gerak langkah KPK.

Skenario dari eksternal dimulai dari Kejaksaan Agung yang sejak lama diketahui sering mempertanyakan fungsi penuntutan yang dipegang oleh KPK. Sepertinya para jaksa tidak rela wewenang penuntutan yang menjadi wilayah kerja mereka ikut pula menjadi wewenang KPK.
Kemudian di parlemen yang menjadi ujung tombak produk hukum yang juga mengatur tentang KPK. Sejak banyak politisi diobok-obok karena menerima suap dan korupsi oleh lembaga itu, upaya-upaya untuk ‘memberangus’ KPK sudah mulai ada. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan lembaga yang diistilahkan memilih super body itu.

Rupanya Polri merasa ‘terpanggil’ menjadi eksekutor? Sejak Antasari Azhar (Ketua KPK) ditangkap dalam kasus pembunuhan Nazaruddin, skenario itu seakan terangkai lagi dan semakin mantap ketika muncul ‘nyanyian’ Antasari soal suap dari Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo. Suap sebesar Rp5,1 Miliar dikabarkan diterima kedua pimpinan KPK tersebut.
Suap atau bukan, persoalan yang muncul adalah melemahnya kembali kepercayaan publik terhadap lembaga kuat seperti KPK. Tentu saja ini membuat senang kalangan yang melakukan korupsi pada masa lalu dan bisa melanjutkan praktiknya pada masa mendatang.
Para pimpinan KPK boleh ditangkap, kalau memang bersalah. Apalagi kalau memang benar menerima suap seperti dituduhkan, perbuatan itu sangatlah biadab. Bahkan lebih jahat dari koruptor lainnya.
Tapi lembaga KPK tidak boleh mati. Karena dari sana sudah muncul ‘cahaya’ untuk memperbaiki negeri ini dari korupsi. Ayo! Dukung terus KPK. “Boleh tangkap orangnya, jangan dibakar rumahnya”. **

Pribumi

POLITIK itu selalu memecah belah. Sayapun terkejut ketika dalam sebuah obrolan di dinding jaring sosial facebook terdapat pandangan berbeda dalam menyikapi satu masalah politik; Isu etnis pada Pilkada Walikota Samarinda tahun 2010 nanti?
Di mata para pendatang, umumnya tidak menyukai isu tersebut dikumandangkan. Mereka berlomba-lomba, penuh semangat dan dengan suara tinggi menolak adanya isu sejenis. Bahasa yang muncul adalah pentingnya ‘keberagaman’, saling menghormati, pluralitas dan ‘di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung’.
Semua berpikir tentang Indonesia yang ideal. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote, tidak ada lagi perbedaan suku, agama. Semua punya kesempatan menjadi pemimpin / kepala daerah. Orang Bugis boleh menjadi Walikota Samarinda. Orang Sunda diterima menjadi Gubernur Kalimantan Timur.
Tapi pandangan itu berbalik. Sebab masyarakat yang asli dilahirkan dan dibesarkan di daerah itu, umumnya tidak sependapat dengan hal tersebut. Walaupun mengakui sebagai pandangan ideal, tapi di lubuk hati tidak rela kalau akhirnya jabatan kepala daerah diemban oleh politisi para pendatang. Putra daerah dianggap lebih baik menjadi walikota, bupati atau gubernur di daerah itu. Karena putra daerah lebih tahu tentang kebutuhan daerah. Putra daerah juga akan menghabiskan hari tua, termasuk membelanjakan hartanya untuk daerah tersebut.
Bentuk pembelaan orang-orang daerah itu selalu dikumandangkan. Bahkan terbentuk imej bahwa orang-orang pendatang hanya mencari uang dari daerah tersebut dan kemudian setelah uang terkumpul dibawa ke daerahnya lagi. Tidak heran kalau pada akhirnya terbentuk kelompok-kelompok. Mulai dari pergaulan sampai jabatan politik dan juga pemerintahan.
Ada upaya gerakan dari ’pribumi’ untuk mengucilkan kelompok pendatang. Padahal dari sisi pandang yang lain, justru ’pribumi’ mengucilkan diri sendiri dari pergaulan keberagaman.
Bangkitnya lagi isu putra daerah dipicu oleh perubahan sistim pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Produk hukum ikutannya juga berubah sampai ke soal politik, di mana jabatan bupati, walikota dan gubernur dilakukan melalui pemilihan langsung, yang disebut Pilkada.
Rezim lama - era Presiden RI HM Soeharto (Alm) – tidak memberikan kesempatan pada kekuatan lokal menjadi mandiri. Kesenjangan sosial yang berlangsung lebih dari 30 tahun, akibat penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh ”orang-orang dekat” pemerintahan saja.
Ketika aturan direformasi, maka menjadi kesempatan orang daerah untuk bangkit, merebut kembali ruang-ruang ekonomi, sosial politik. Masa ini masih akan berlangsung panjang, sehingga Indonesiaku yang ideal entah sampai kapan. *charlessiahaan@bongkar.co.id

Perlindungan

APA yang Anda pikirkan lagi kalau nilai hartamu sudah mencapai angka di atas Rp 1 Triliun? Tanpa bekerja pun kita bisa menikmati hidup kelas satu di seluruh negeri ini. Taruh saja uang itu menjadi deposito / tabungan di bank umum atau syariah, sudah sangat besar bagi hasil maupun bunganya.
Pertanyaan lain muncul mengapa Tommy Soeharto yang diperkirakan punya harta di atas Rp1 Triliun, masih tertarik menjadi calon Ketua Golkar dan kemudian ingin menjadi Presiden RI tahun 2014 nanti? Sama halnya mengapa Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang juga mantan menantu Soeharto masih ingin menjadi Presiden padahal ia termasuk orang kaya dengan uangnya sekitar Rp1,6 Triliun?
Begitu pula Aburizal Bakrie yang diumumkan ke publik memiliki harta di atas Rp1 Triliun. Ia masih tertarik terjun ke dunia politik dengan mengejar peluang menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Orang Jawa diperkenalkan dengan istilah ”tiga Ta”, yakni harta, tahta dan wanita. Tapi untuk kata wanita nampaknya tidak relevan lagi, karena ’tiga Ta’ waktu itu diistilahkan untuk para raja-raja zaman dulu.
Di era modern ini, harta (uang) dan tahta (kekuasaan) masih menjadi alasan mengapa orang ingin menggapainya. Uang untuk memperoleh tahta atau sebaliknya dengan kekuasaan untuk meraih atau minimal mengamankan uangnya.
Tommy Soeharto termasuk yang terganggu dengan perubahan rezim kekuasaan Orde Baru semasa ayahnya berkuasa sampai eranya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia sedang berusaha sekuat tenaga mempertahankan uang dari incaran negara, karena menganggap harta itu diperoleh dengan cara korupsi.
Uang-uang dari Indonesia itu sudah tersimpan dalam bentuk saham-saham di perusahaan luar negeri dan diperkirakan masih lebih besar lagi yang tidak terlacak oleh aparat negara. Satu yang terlacak adalah uang Tommy di Banque Nationale de Paris dan Paribas Guernsey (BNP Paribas Guernsey) sebesar Rp 425 milliar. Uang itu diketahui milik Garnet Investment Limited, perusahaan milik Tommy yang berbasis di British Virgin Island.
Hanya dengan cara merebut kekuasaan itu kembali harta Tommy dan juga keluarganya bisa aman. Tidak dikejar-kejar lagi oleh aparat negara. Itu sebabnya jika ada kesempatan, dinasti Soeharto ingin berkibar lagi.
Begitu juga yang dialami oleh sejumlah konglomerat negeri ini, misalnya Aburizal Bakrie yang diketahui punya kepentingan besar berlindung dalam pemerintahan SBY. Ia terbaca oleh publik ingin membawa Partai Golkar sebagai salah satu partai besar, bergabung dengan koalisi SBY. Sebuah perlindungan yang sebenarnya semu, karena ketika penguasa berganti ’perlindungan’ itu goyah lagi. *charlessiahaan@bongkar.co.id

Legislatif

SELAMAT bekerja untuk rakyat para anggota DPRD di seluruh Kalimantan Timur. Termasuk juga 55 anggota legislator yang duduk di provinsi. Rakyat menantimu memberikan perubahan yang lebih baik.
Harapan itu pantas kita sampaikan, sebagai sikap optimis warga negara yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu legislatif 9 April 2009 lalu. Walau mungkin calon yang diinginkan tak terpilih karena kurang suara, tapi penting memelihara sikap sportif mengakui siapa yang unggul dan menerimanya.
Sikap optimistis rakyat ini belakangan jadi persoalan penting yang patut mendapat perhatian. Pasalnya, sering kali rakyat Indonesia ’dibebani’ dengan ketidakoptimisan alias pesimisme yang ternyata benar-benar terjadi dan diduga sebagai awal terpuruknya berbagai bidang kehidupan bangsa ini. Berita-berita di televisi dan informasi yang membentuk pikiran negatif (negative thinking).
Sikap pesimisme ini, membentuk ’kristalisasi’ pemikiran yang membuat partisipasi rakyat terhadap pembangunan menjadi rendah. Selalu curiga berlebihan terhadap pejabat pemerintahan baik yang berada di lingkaran birokrasi dan parlemen, walau tanpa data memadai. Seakan semua adalah penjahat.
Seringkali kita mendengar tentang anak bangsa sendiri yang menjelek-jelekan komponen bangsa ini. Bahwa kita lemah sumber daya manusia alias masih bodoh, bahwa kita tak mampu seperti Malaysia atau Amerika, bahwa rakyat Indonesia tidak bisa membuat peniti, membuat motor dan mobil sendiri, dan sebagainya.
Saatnya rakyat diajak merubah alur pikiran menjadi positif. Selalu melihat ke depan dan meninggalkan apa yang telah menjadi kegagalan. Berpandangan maju bahwa anggota legislatif yang telah dipilih rakyat, akan memberikan karya terbaiknya untuk daerah ini.
Optimisme juga patut dibangun untuk lembaga-lembaga lainnya yang telah tersedia untuk mengontrol pejabat pemerintah. Ada kejaksaan dan kepolisian yang berbakti kepada negeri ini untuk mengejar pejabat dan pengusaha yang berbuat korupsi, ada lembaga seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta badan pengawas lainnya untuk mencermati kesalahan yang dilakukan pemerintah.
Rakyat juga patut optimistis dengan lembaga-lembaga non pemerintahan seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan kelompok masyarakat yang semakin kritis. Jika semua komponen di sekeliling kita bersikap optimistis, menurut teori para ahli masalah ini – maka pencapaian terhadap yang diinginkan lebih punya harapan.
Pemerintahan yang optimistis, pengusaha optimis dan rakyat optimis. Ayo kita lihat kemajuan Indonesia pada satu tahun ke depan, dua tahun dan lima tahun yang akan datang. Berapa penurunan angka kemiskinan, berapa angka perbaikan pada pertumbuhan ekonomi? Berapa jumlah sisa pengangguran. Ayo!